Ngotot Gelar Study Tour, 133 Kepala Sekolah di Jawa Barat Dicopot

Jawa Barat, MI - Sebanyak 133 kepala SMA dan SMK di Jawa Barat dicopot dari jabatannya setelah tetap bersikeras menggelar study tour yang melanggar aturan. Senin (10/3/2025).

Rinciannya, 111 kepala sekolah SMA dan 22 kepala sekolah SMK dipecat pada 24 Februari 2025 oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sanksi yang diberikan bervariasi, ada yang diberhentikan sementara, ada juga yang dicopot secara permanen.

Pemberhentian ini merupakan imbas dari pelanggaran terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 64 yang diterbitkan pada 8 Mei 2024. 

Berikut Isi suratnya:

• pertama, study tour hanya bisa dilakukan di wilayah Jawa Barat.
• Kedua, harus ada aspek keamanan dan kebermanfaatan yang jelas di dalamnya.
• Ketiga, study tour harus dilaksanakan dengan mengunjungi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan wisata edukatif lokal. 

Meski dicopot dari jabatan kepala sekolah, mereka masih diperbolehkan untuk tetap mengajar sebagai guru biasa.

Keputusan ini diambil karena Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah lama menyuarakan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap praktik study tour yang dilakukan sekolah-sekolah di Jawa Barat.

Sebagai gubernur baru, Dedi berupaya menghapus kebiasaan lama yang dianggap tidak memberikan manfaat dan justru berisiko. Larangan study tour di luar Jawa Barat sendiri pertama kali dikeluarkan pada Mei 2024 oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin, yang saat itu menggantikan Ridwan Kamil.

Namun, banyak sekolah yang menganggap enteng peringatan Kang Dedy. Padahal keprihatinan Kang Dedy serius. SE ini terbit buntut kecelakaan bus rombongan siswa SMK dari Depok di Ciater, Subang, pada Mei 2024.

Belasan Siswa Menjadi Korban Jiwa

Sepanjang tahun 2024, tercatat lima kecelakaan bus yang terjadi saat kegiatan study tour sekolah. Diduga, insiden-insiden ini terjadi akibat kelalaian perusahaan travel yang disewa, terutama dalam aspek keamanan kendaraan.

Gubernur Dedi juga menilai bahwa kegiatan study tour tidak hanya berisiko, tetapi juga membebani keuangan orang tua murid dengan biaya yang cukup tinggi. Padahal, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah melalui APBD untuk meringankan beban pendidikan bagi para siswa.

Dedi menduga ada kepentingan dari oknum tertentu melalui penyelenggaraan study tour. Kalo soal studi industri di SMK, Dedi bilang industri terbanyak malah ada di Jawa Barat. Jadi aneh aja kalo sampe studi industri di luar Jabar, padahal banyak orang-orang dari Jateng dan Jatim yang kerjanya di industri di Jabar. Emang kegiatan study tour seringkali dijadikan ajang “pungli” buat sekolah.

Media menyoroti kasus study tour yang dilakukan oleh SMAN 6 Depok, di mana kepala sekolahnya tetap bersikeras mengirimkan 347 siswa kelas XI ke Surabaya, Malang, dan Bali.

Selain melanggar SE, sekolah juga bebanin biaya yang tinggi banget ke siswa. "Bayangin, masa per siswa mesti bayar 3,5 juta sampe 5,5 juta rupiah cuma buat study tour?". Makanya si kepala sekolahnya dipecat," ujarnya.

"Sebenarnya tujuan awal study tour udah bagus: ngasih pengalaman belajar di luar kelas." tambahnya.

Namun, kenyataannya banyak study tour yang hanya menjadi formalitas atau bahkan dimanfaatkan sebagai bisnis terselubung oleh pihak sekolah. Orang tua kerap dipaksa membayar biaya yang tinggi tanpa adanya transparansi terkait penggunaan anggaran. Tak jarang, sekolah juga bekerja sama dengan agen travel tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Kadang pemilihan tempatnya juga lebih mengarah ke tempat wisata. Yang dipilih bukan museum, pusat penelitian, atau perusahaan teknologi, malah justru pantai, area bermain, sampe pusat perbelanjaan. 

Dedi menyatakan, serangkaian kecelakaan yang terjadi menjadikan study tour sebagai kegiatan berisiko tinggi yang dapat mengancam keselamatan siswa. Jika kegiatan ini tetap ingin diselenggarakan, maka sistemnya perlu direstrukturisasi secara menyeluruh. Jika tidak, study tour bakalan jadi tradisi tanpa makna yang bisanya membebani orang tua, membahayakan siswa, dan jadi lahan bisnis tak terkendali. Ciptakan pendidikan yang edukatif, bukan eksploitatif.