Bupati Taput Jonius Taripar Pecat 2.000 Honorer Tanpa Kepastian Gaji

Tapanuli Utara, MI - Sebulan dilantik Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memecat atau memberhentikan sekitar 2.000 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput.

Pemberhentian itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Taput Nomor 800/0329/ 5 -4.2.1/III/2025, tentang Pencegahan Larangan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non ASN atau Honorer.

Pj Sekda Taput, David Sipahutar, mengatakan bahwa SE Bupati Taput yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2025, merupakan tindak lanjut dari SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025.

"Berkaitan dengan Surat Edaran Mendagri, maka Bupati Taput menindaklanjutinya. SE Bupati Taput itu telah kita sampaikan kepada semua instansi di lingkungan Pemkab Taput," kata David dikutip Kamis (27/3/2025).

Berdasarkan SE itu, kata David, maka seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, kepala bagian, kepala unit pelaksana teknis dan kepala sekolah TK, SD dan SMP se Taput, harus memberhentikan honorer dan dilarang melakukan pengangkatan.

"Sesuai surat edaran bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja pegawai non ASN dan tidak boleh mengalokasikan anggaran gaji honorer," ujarnya.

Hal tersebut tentu, mengakibatkan ribuan honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Taput kehilangan pekerjaannya.

Mirisnya lagi, selain kehilangan pekerjaan, keputusan Jonius tersebut juga tidak dibarengi dengan kepastian, tentang akan dibayar tidaknya gaji ribuan honorer terhitung sejak Januari 2025 ini. 

Pasalnya, para honorer masih tetap bekerja sejak Januari 2025 karena pada akhir tahun 2024 lalu, ada surat edaran dari Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Utara Dimposma Sihombing, terkait perpanjangan SK pengangkatan para honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.