Menteri LH Sebut 1,2 Juta Hektare Kawasan Lindung di Jabar Telah Beralih Fungsi

Jakarta, MI- Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah kehilangan 1,2 juta hektare kawasan lindung berdasarkan data tata ruang terbaru tahun 2022.

"Berdasarkan tata ruang terbaru di tahun 2022, maka Jawa Barat kehilangan 1,2 juta hektare kawasan dengan fungsi lindung," kata Hanif, Senin (7/7/2025).

Hanif mengatakan bahwa pada tahun 2010 kawasan tersebut masih difungsikan sebagai kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Namun berdasarkan data tata ruang Jabar terbaru tahun 2022, ada 1,2 juta hektare yang telah beruah menjadi kawasan non-perlindungan. 

"Di tahun 2010, kawasan itu masih berfungsi sebagai kawasan lindung, baik lindung setempat dan seterusnya, kawasan rawan bencana dan seterusnya. Tetapi berdasarkan tata ruang yang baru di tahun 2022, maka 1,2 jutanya telah berubah menjadi non-perlindungan area di bawahnya," ungkapnya.

Atas hal tersebut, Hanif mengaku telah menyurati Gubernur Jabar untuk meminta segera memimpin revisi tata ruang. Sebab menurutnya permasalahan tata ruang di Provinsi Jabar telah menyebabkan banyak korban jiwa. 

"Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, kami telah menyurat kepada Bapak Gubernur untuk segera memimpin review, merevisi tata ruangnya. Karena tata ruang ini sudah benar-benar makan banyak korban jiwa," katanya.

Hanif menyoroti permasalahan tata ruang di bantaran Sungai Ciliwung yang telah menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Ia meminta Gubernur Jabar untuk segera me-review tata ruangnya sebagai salah satu upaya mitigasi bencana. 

"Barusan kemarin berlalu, bulan Maret, beberapa belas keluarga kita meninggal di bantaran Sungai Ciliwung. Kemudian, hari ini terlaporkan ke kami ada tiga orang juga di bantaran daerah sungai Ciliwung. Gubernur untuk segera me-review tata ruangnya," terangnya.

Menurutnya, pengeloalaan tata ruang Jabar telah berubah dari apa yang telah direkomendasikan oleh kajian lingkungan hidup strategis. "Ternyata di tata ruang Jawa Barat ini benar-benar merubah dari yang dimintakan oleh kajian lingkungan hidup strategis, oleh para pemutus kebijakan di Jawa Barat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hanif menegaskan bahwa pihaknya di Kementerian Lingkungan Hidup akan mendalami ada tidaknya unsur kesengajaan atau keteledoran dalam perubahan tata ruang Provinsi Jabar

"Kami akan dalami apakah ada kesengajaan atau keteledoran dari perubahan tata ruang Jawa Barat. Kalau kemarin kami masih agak santai dengan menekan, tapi ini sudah tidak bisa ditolelir," ujarnya.