Komisi III DPRD Malut Dukung Optimalisasi Infrastruktur dan Energi

Sofifi, MI - Wakil Ketua Komisi III DPRD Malut Mahmud Esa menyatakan optimistis 105 paket proyek yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun anggaran 2025.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai rapat kerja Komisi III DPRD Malut bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Senin (11/8), yang membahas sejumlah agenda penting, termasuk perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025.

Menurut Mahmud, dari total 105 paket pekerjaan PUPR, sebanyak 67 paket telah dilelang, 26 paket masih dalam proses, dengan total nilai anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar. 

“Sesuai yang disampaikan di rapat tadi, mereka optimis semua paket ini bisa selesai tepat waktu meski sisa waktu tahun anggaran hanya empat bulan,” ujarnya.

Mahmud juga mengungkapkan adanya rencana strategis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan membangun kantor baru beserta laboratorium pada 2026. 

Rencana ini diajukan karena hingga saat ini Dinas ESDM belum memiliki kantor sendiri. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan lingkungan di Malut.

Selain itu, Dinas ESDM juga berencana membantu desa-desa yang belum teraliri listrik dengan pemasangan listrik tenaga surya, guna mewujudkan program “Maluku Utara Terang”.

Terkait KUA-PPAS, Mahmud menegaskan bahwa pagu anggaran Dinas PUPR untuk 2025 tidak mengalami perubahan, sementara beberapa OPD lain tercatat mengalami perubahan pagu. Namun, ia tidak merinci OPD mana saja yang mengalami perubahan tersebut.

Mahmud menambahkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga menjadi perhatian, khususnya terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk 2025, pagu anggarannya belum berubah, namun untuk 2026 sudah ditetapkan.

Ia menekankan bahwa tren efisiensi anggaran sudah berjalan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan berlanjut hingga era Presiden Prabowo. “Kita akan selalu mendukung kebijakan efisiensi ini,” tegasnya. (Jainal Adaran)