IKA PMII Desak Polres Klaten Tuntaskan Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dukcapil dan BKK

Klaten, MI – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) menyampaikan kekecewaan usai audiensi dengan Polres Klaten pada Jumat (14/11/2025). 

Mereka menilai penanganan dugaan korupsi pembangunan Gedung Dukcapil dan kasus BKK Pusat Klaten berjalan sangat lambat dan terkesan mandek. IKA PMII pun memberikan ultimatum satu bulan bagi Polres untuk menunjukkan perkembangan signifikan dalam penyidikan.

Juru bicara IKA PMII, Marcho, mengungkapkan bahwa audiensi tersebut tidak menghasilkan penjelasan yang memadai, terlebih dengan ketidakhadiran Kapolres Klaten yang dinilai sebagai indikasi kurangnya keseriusan penanganan perkara.

Ia menjelaskan bahwa kasus Dugaan Korupsi Gedung Dukcapil yang berproses sejak 2019 kini terkesan “dilempar” ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, penanganan kasus BKK Pusat dinilai tidak memiliki kejelasan karena nilai kerugian negara pun belum ditetapkan.

Marcho menegaskan bahwa kedua kasus tersebut menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Ia bahkan menilai penyelesaian kasus BKK Manisrenggo hanya menjadi “pengalihan” dari kasus BKK Pusat yang skalanya lebih besar.

“Kami menilai proses penyidikan di Polres sangat mandek. Jika dalam dua minggu hingga satu bulan ke depan tidak ada perkembangan berarti, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk bergerak ke BPKP,” ujarnya.

IKA PMII menilai percepatan penyelesaian kasus ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di Klaten.

Menanggapi hasil audiensi, Kasat Reskrim Polres KlatenAKP Taufik Frida Mustofa menyatakan bahwa audiensi berlangsung baik dan masukan dari masyarakat dianggap sebagai dorongan positif untuk memperkuat integritas dalam penegakan hukum.

Ia menegaskan bahwa penanganan kedua kasus tersebut harus melalui tahapan penyidikan yang tidak bisa dipercepat secara instan.

“Tidak ada masalah dalam audiensi. Semua harus melalui proses dan mekanisme penyidikan yang memang perlu waktu,” jelasnya.

Polres Klaten menyampaikan komitmennya untuk memberikan informasi secara transparan dan membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat.