Sherly Tjoanda Hormati Hak Sekolah Swasta

Sofifi, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda menegaskan bahwa keterlibatan sekolah swasta dalam program pendidikan gratis merupakan pilihan masing-masing sekolah dan tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly saat menjawab pertanyaan wartawan Monitorindonesia.com terkait belum bergabungnya 34 sekolah menengah swasta dalam program pembebasan biaya komite yang digulirkan Pemprov Malut.

“Kalau sekolah swasta itu pilihan, ada yang mau dan ada yang tidak mau, itu tidak bisa dipaksakan,” ujar Sherly di kediamannya di Puncak Gusale, Sofifi, pada Kamis (1/1/2026).

Pernyataan gubernur tersebut mempertegas posisi Pemprov Malut yang memandang kebijakan pendidikan gratis sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk memperluas akses, tanpa menegasikan otonomi lembaga pendidikan swasta. Di tengah perdebatan publik mengenai partisipasi sekolah swasta, pemerintah provinsi dalam hal ini Dikbud Malut memilih jalur persuasif dan dialogis, bukan pendekatan bersifat memaksa.

Sikap itu sejalan dengan penjelasan teknis yang sebelumnya disampaikan Kadikbud Malut, Abubakar Abdullah. Dalam Malam Apresiasi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Aula SMK Negeri 2 Ternate, Minggu malam, 28 Desember 2025, Abubakar mengakui masih terdapat sekolah swasta yang belum berkenan mengikuti program pendidikan gratis.

“Meskipun demikian, masih terdapat 34 sekolah swasta yang belum berkenan mengikuti program ini, dan terus kami lakukan pendekatan persuasif,” kata Abubakar.

Dalam forum tersebut, Abubakar memaparkan capaian utama sektor pendidikan sepanjang tahun 2025 dengan menempatkan program pendidikan gratis sebagai kebijakan strategis pemerintah daerah. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi yang selama ini dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Melalui program penuntasan akses pendidikan, Pemprov Malut menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi hambatan bagi keluarga, terutama dari kelompok rentan. Kebijakan ini diposisikan sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Malut.

“Selanjutnya, kami laporkan capaian utama bidang pendidikan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut, yakni Program Penuntasan Akses Pendidikan. Melalui Program Pendidikan Gratis, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi beban bagi keluarga,” tuturnya.

Selama sepuluh bulan pelaksanaan, program pendidikan gratis telah menjangkau 68.512 peserta didik dari berbagai jenjang dan jenis sekolah di Malut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.381 siswa berasal dari sekolah negeri dan 24.131 siswa dari sekolah swasta, termasuk Madrasah Aliyah dan SMA Katolik. Capaian ini menunjukkan bahwa program pendidikan gratis tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan swasta, sehingga memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

“Sejak Maret hingga Desember 2025, selama sepuluh bulan pelaksanaan, program ini telah memberikan manfaat kepada 68.512 peserta didik, terdiri atas 44.381 siswa sekolah negeri dan 24.131 siswa sekolah swasta, termasuk MA dan SMAK,” ungkap Abubakar.

Selain fokus pada pembiayaan pendidikan, Pemprov Malut juga menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas lingkungan belajar melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Upaya ini menjadi bagian integral dari agenda pembangunan pendidikan daerah dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan, sehingga sekolah dapat berfungsi sebagai ruang belajar yang aman, layak, dan mampu mendukung semangat serta kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

“Sarana dan Prasarana Pendidikan. Melalui Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah hadir memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan agar sekolah menjadi ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung semangat belajar peserta didik,” jelasnya.

Pada tahun 2025, program tersebut menyasar 68 sekolah dengan total pagu anggaran sebesar Rp53.805.515.000. Intervensi meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kelas, aula, laboratorium, pagar, lapangan, ruang guru, ruang penunjang, toilet, hingga rumah dinas guru.

“Seluruh pekerjaan telah mencapai 100 persen dan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Aula SMA Negeri 5 Tikep dan Ruang Guru SMA Negeri 1 Halmahera Utara yang diresmikan malam ini,” tegas Abubakar.

Di tengah tantangan geografis Malut sebagai wilayah kepulauan, agenda transformasi pembelajaran digital juga menjadi fokus Pemprov Malut. Abubakar menyebutkan bahwa program ini diarahkan untuk menjangkau sekolah-sekolah di wilayah blank spot atau yang belum terhubung jaringan internet.

“Transformasi Pembelajaran Digital. Program ini difokuskan pada penuntasan sekolah-sekolah di wilayah blank spot atau yang belum terjangkau jaringan internet. Pada tahun 2025, telah dilakukan intervensi pada 89 sekolah,” pungkasnya. (Jainal Adaran)