LKPJ 2025 Disorot DPRD Jabar, Gini Ratio Tak Tercapai dan Tunda Bayar Kembali Terjadi

Bandung, MI - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 memunculkan sejumlah catatan penting dari DPRD. Beberapa indikator kinerja dinilai belum mencapai target, termasuk kembali munculnya persoalan lama terkait tunda bayar.

Dalam rapat bersama mitra kerja, Komisi IV DPRD Jawa Barat menilai capaian indikator makro daerah masih belum optimal. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah koefisien gini (gini ratio) yang belum mencapai target, sehingga mencerminkan ketimpangan ekonomi yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dianggap sepele dan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menurutnya, upaya mengatasi ketimpangan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ketimpangan ini menunjukkan masih ada yang perlu dibenahi secara serius. Ini bukan hanya tugas satu OPD, tetapi harus menjadi perhatian bersama,” tegas Daddy, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, Komisi IV juga menyoroti masih terjadinya praktik tunda bayar, terutama pada sektor perhubungan dan bina marga. Penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran dinilai menjadi indikasi lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” kata dia.

Ia juga menilai pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berisiko mengganggu stabilitas fiskal daerah. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Oleh karena itu, Komisi IV meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD. Penilaian tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga efektivitas program yang dijalankan. 

Selain itu, transparansi dalam pelaporan capaian kinerja dinilai menjadi hal yang sangat penting. 

“Seluruh OPD kami minta menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya. Jangan sampai kegagalan yang sama kembali terulang,” imbuhnya.

Hasil pembahasan LKPJ tersebut nantinya akan menjadi landasan bagi DPRD Jawa Barat dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk memperbaiki berbagai kekurangan, sekaligus memastikan perencanaan serta pelaksanaan program ke depan berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel.

Sorotan yang disampaikan DPRD ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan tata kelola keuangan daerah dan pemerataan ekonomi di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan penting yang perlu segera ditangani.