SLB Patriot Bekasi di Bawah Yayasan Dharma Wanita: Hadir untuk ABK dengan Biaya Sekolah Berkeadilan

Kota Bekasi, MI - Komitmen menghadirkan pendidikan inklusif yang berkeadilan ditunjukkan Yayasan Dharma Wanita Patriot Bekasi melalui pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Patriot Kota Bekasi. Yayasan yang dipimpin Eka Mardiyanti ini resmi mengantongi izin operasional dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024.

Berdasarkan keterangan tenaga pengajar SLB Patriot, Rekso, saat ini sekolah mendampingi 33 siswa berkebutuhan khusus dengan sebaran 25 siswa jenjang SD kelas 1 hingga kls 6, dan 6 siswa SMP, berikut 2 siswa setingkat SMA. Proses belajar-mengajar didukung 13 tenaga pengajar yang fokus pada kebutuhan individual anak.

Yang patut diapresiasi, SLB Patriot menerapkan skema biaya pendidikan yang berpihak pada orang tua. Menurut salah satu wali murid, besaran biaya sekolah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Acuan yang dipakai adalah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTESN) dari Dinas Sosial, yang sebelumnya dikenal sebagai Data Terpadu Keluarga Pra Sejahtera (DTKPS). Skema ini memastikan anak berkebutuhan khusus dari keluarga prasejahtera tetap mendapat akses pendidikan layak tanpa terbebani biaya tinggi.

Langkah Yayasan Dharma Wanita Patriot Bekasi ini sejalan dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10, bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang.

Penggunaan DTESN sebagai dasar penetapan biaya juga mencerminkan prinsip non diskriminasi dan afirmasi dalam layanan publik.

Meski Kepala SLB Patriot Kota Bekasi, Roro Siti Suryati, belum memberikan keterangan resmi terkait detail pengelolaan, kehadiran SLB dengan izin provinsi, rasio guru-siswa 1:2,5, serta kebijakan biaya berbasis DTESN menjadi indikator keseriusan yayasan dalam menjamin hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kota Bekasi.

Yayasan Dharma Wanita Patriot Bekasi menunjukkan bahwa pengelolaan SLB tidak sekadar urusan administratif, tapi soal keberpihakan. Di tengah masih minimnya SLB dengan skema biaya adil, langkah yang dirintis Eka Mardiyanti, bersama tim layak diapresiasi dan direplikasi sebagai praktik baik pendidikan inklusif di daerah. (M. Aritonang)