Pengeroyok Wartawan di SBD Belum Ditangkap, AP2 Indonesia Desak Kapolri Copot Kapolres yang Diduga Lindungi Pelaku

Sumba Barat Daya, MI  – Mandeknya penanganan kasus pengeroyokan terhadap wartawan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, memantik kemarahan publik.

Hingga kini para pelaku belum juga diamankan, meski insiden kekerasan itu terjadi secara terang-terangan saat kunjungan Menteri Kesehatan RI dan Gubernur NTT di RSUD Reda Bolo, Kamis (23/4/2026).

Lambannya langkah aparat membuat sorotan tajam mengarah ke Polres Sumba Barat Daya. Di tengah desakan publik agar pelaku segera ditangkap, justru media sosial diramaikan akun-akun anonim yang diduga meledek korban sekaligus memprovokasi suasana.

Pelaksana Harian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda dan Pelajar (DPP AP2) Indonesia, Yasir Mukadir, mendesak Kapolri turun tangan dan mencopot Kapolres Sumba Barat Daya apabila terbukti menghambat atau melindungi pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

“Pelaku harus segera ditangkap. Kalau aparat terus diam, kami mendesak Kapolri copot Kapolres SBD. Jangan sampai institusi kepolisian dicap melindungi premanisme,” tegas Yasir.

Korban dalam peristiwa ini adalah jurnalis media TipikorInvestigasiNews.id, Gunter Meha, yang saat itu tengah menjalankan tugas peliputan kunjungan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTT Melki Laka Lena.

Menurut keterangan korban, serangan terjadi usai rangkaian kegiatan resmi selesai. Saat masih berada di area rumah sakit, ia tiba-tiba diserang sejumlah orang tak dikenal.

“Saya dipukul dari belakang oleh beberapa orang, bahkan sempat ditendang sampai jatuh,” ujar Gunter dalam keterangannya kepada polisi.

Tak hanya dikeroyok, Gunter juga mengaku mengalami intimidasi saat bertugas. Telepon genggam miliknya bahkan dirampas ketika hendak merekam kejadian.

“Handphone saya dirampas saat mencoba memvideokan peristiwa itu,” ungkapnya.

Korban mengaku mengenali salah satu terduga pelaku bernama Aste yang saat kejadian mengenakan kemeja putih. Selain itu, ada pelaku lain berpakaian hitam serta beberapa orang lainnya yang ikut melakukan pengeroyokan.

Yasir menilai peristiwa ini bukan sekadar tindak kekerasan biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan upaya membungkam kerja jurnalistik di daerah.

“Kalau ini dibiarkan, pers di Sumba Barat Daya dalam kondisi darurat. Wartawan dipukul saat bekerja, lalu pelaku dibiarkan bebas. Ini sinyal buruk bagi demokrasi,” ujarnya.

DPP AP2 Indonesia juga meminta aparat menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Mereka menduga aksi kekerasan itu bukan insiden spontan, melainkan serangan terencana untuk meneror korban yang selama ini aktif memberitakan dugaan korupsi di berbagai sektor, terutama sektor kesehatan.

“Patut diduga ada pihak yang terganggu dengan pemberitaan dugaan korupsi, lalu memakai cara-cara brutal untuk menakut-nakuti wartawan agar bungkam,” kata Yasir.

Kecaman juga datang dari tokoh masyarakat Pantai Utara, Agustinus Wakur Kaka. Ia menegaskan bahwa sengketa pemberitaan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan.

“Tidak boleh ada kekerasan terhadap wartawan. Kalau keberatan terhadap berita, tempuh hak jawab atau klarifikasi, bukan main pukul,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terduga pelaku belum memberikan tanggapan. Sementara Polres Sumba Barat Daya juga belum menyampaikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi kebebasan pers dan menindak pelaku kekerasan tanpa pandang bulu.