Krisis Suplai Pangan di Papua, Dampak MBG?

Papua Tengah, MI - Ketahanan pangan di Papua tengah saat ini menghadapi tekanan serius. Hal ini terlihat dari naiknya harga dan terbatasnya pasokan sejumlah bahan pokok seperti ikan, ayam, telur, dan daging.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menyebut kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ikut mendorong peningkatan kebutuhan bahan pangan di daerah.

“Keluhan datang dari berbagai daerah. Terakhir dari Kabupaten Yapen yang mengalami kekurangan suplai ikan segar, padahal wilayahnya berbasis maritim,” katanya dalam keterangan pers, Jumat (1/5/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua juga menunjukkan bahwa sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, ikan tuna, ikan cakalang, dan sayuran menjadi penyumbang utama inflasi pada Maret 2026, yang tercatat sekitar 3,5% secara tahunan.

Sementara itu, laporan Bank Indonesia menyebut inflasi di Papua dipicu oleh terbatasnya pasokan pangan lokal serta tingginya ketergantungan pada distribusi dari luar daerah.

Persoalan suplai ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua menunjukkan produksi telur ayam hanya sekitar 35.000 butir per hari, sedangkan kebutuhan di Kota Jayapura menembus lebih dari 50.000 butir per hari. Kesenjangan serupa juga terlihat pada komoditas lain seperti daging, ikan, buah, dan sayuran di berbagai wilayah.

Billy menilai kondisi ini berdampak langsung pada pelaksanaan program strategis nasional, termasuk MBG. Menurutnya, tanpa dukungan sistem logistik dan produksi pangan yang memadai, program tersebut berpotensi tidak berjalan optimal.

“Jika bahan baku seperti ikan dan sayur terbatas, maka kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat juga akan terganggu. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut kualitas generasi ke depan,” kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Billy mendorong pemerintah pusat segera mengambil langkah yang cepat dan terintegrasi, mulai dari penguatan produksi lokal di sektor perikanan dan peternakan, intervensi distribusi logistik, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan pusat distribusi pangan.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi program MBG dengan pelaku usaha lokal, serta memperkuat koordinasi antar kementerian agar kebijakan di bidang pangan, kesehatan, dan ekonomi bisa berjalan berkelanjutan.

Menurut Billy, Papua membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik, mengingat tantangan geografis dan struktur wilayahnya berbeda dengan daerah lain di Indonesia. 

“Kondisi ini menjadi alarm bahwa keberhasilan program nasional di Papua sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pangan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan,” tuturnya.