Sherly Tjoanda Dorong Peningkatan Kinerja ASN dan Penguatan Fiskal Daerah

Sofifi, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda melontarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait keterlambatan penginputan data rutin yang berdampak langsung pada proses pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peringatan itu disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Sofifi, pada Senin (4/5/2026). Ia menegaskan kelalaian administratif semacam ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh langsung aspek kesejahteraan pegawai.

“Ini merupakan peringatan pertama dan terakhir. Jika bulan depan masih ada OPD yang terlambat menyampaikan data pendukung pembayaran gaji, maka akan diberikan catatan kinerja langsung kepada Kepala OPD, Sekretaris, dan Bendahara,” tegasnya.

Ultimatum tersebut menandai sikap tegas pemerintah provinsi dalam membenahi disiplin birokrasi. Keterlambatan input data, menurut Sherly, telah berulang dan tidak bisa lagi ditoleransi karena berdampak sistemik terhadap hak ASN.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan ancaman yang lebih besar ke depan. Pemerintah pusat melalui regulasi terbaru akan membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD mulai 2027. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan kondisi APBD Maluku Utara saat ini sebesar Rp2,7 triliun dan PAD Rp1,2 triliun, Pemprov menargetkan PAD 2026 meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Target tersebut bukan tanpa konsekuensi.

“Jika target PAD tidak tercapai, ada risiko pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada 2027 tidak dapat dipenuhi,” ungkap Sherly.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh OPD dalam mengoptimalkan tujuh sektor pajak dan retribusi daerah. Tanpa sinergi, beban fiskal akan semakin berat dan berdampak langsung pada kesejahteraan ASN.

Tak hanya soal keuangan, Sherly juga menyoroti lemahnya tata kelola data pemerintahan. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024 yang diumumkan April 2026, Maluku Utara berada di peringkat 31 dari 34 provinsi. Menurutnya masalah utama adalah belum adanya data yang akurat dan terintegrasi antar-OPD.

“Selama 1,5 tahun terakhir, kita masih menghadapi persoalan data yang tidak sinkron. Ini menghambat kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai respons, Pemprov akan mengarahkan hasil efisiensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan guna memperkuat konektivitas antarwilayah. Skema kontrak payung untuk pekerjaan lapis penetrasi (lapen) bahkan disebut sebagai salah satu terobosan awal di Indonesia.

Di sektor pengembangan SDM, Pemprov Malut menggandeng sejumlah sekolah kedinasan seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, serta perguruan tinggi ternama seperti Universitas Gadjah Mada dan IPB University untuk program beasiswa S2 ASN.

Selain itu, program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 telah dibuka secara daring melalui jalur prestasi, mutasi, dan afirmasi, dengan jenjang SMA gratis. Untuk program pembibitan sekolah kedinasan, skema pembiayaan ditetapkan 60 persen ditanggung pemerintah dan 40 persen oleh peserta.

Sherly juga memberi perhatian khusus kepada seluruh Direkrut rumah sakit daerah untuk mempercepat perbaikan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Meskipun alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan di tahun 2025, namun kualitas pelayanan perlu memerlukan pembenahan yang signifikan. 

“Ini menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat Maluku Utara, yang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Menutup arahannya, Sherly mengingatkan bahwa seluruh ASN dibiayai oleh anggaran daerah yang terbatas. Karena itu, setiap rupiah belanja pegawai harus berbanding lurus dengan kinerja yang dirasakan masyarakat.

“Total belanja pegawai Rp1,2 triliun harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.