Sofifi, MI - Fraksi Hanura DPRD Malut melayangkan kritik keras terhadap buruknya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas PUPR Malut dan Dinas Perkim, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Hanura menilai LKPJ yang disampaikan banyak OPD hanya sebatas formalitas administratif dan gagal menggambarkan kondisi riil pelaksanaan program pemerintah daerah.
Fraksi Hanura mengungkapkan, lemahnya kualitas penyusunan LKPJ menunjukkan masih buruknya pemahaman OPD terhadap fungsi laporan pertanggungjawaban sebagai instrumen evaluasi pembangunan daerah.
“Banyak laporan hanya berisi angka serapan anggaran dan capaian fisik, tetapi miskin analisis terhadap kualitas pekerjaan, efektivitas program, dan dampak nyata bagi masyarakat,” berdasarkan dokumen resmi rekomendasi Fraksi Hanura DPRD Malut terhadap LKPJ Gubernur Malut yang diterima oleh Monitorindonesia.com pada Selasa (12/5/2026).
Hanura bahkan menemukan banyak dokumen OPD yang diduga hanya copy-paste, tidak sinkron antara dokumen perencanaan dan realisasi kegiatan, serta minim indikator keberhasilan program.
Sorotan paling tajam diarahkan kepada Dinas PUPR yang dinilai gagal memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran.
Fraksi Hanura mengungkap masih banyaknya proyek fisik mengalami keterlambatan, sementara pengawasan pekerjaan konstruksi di lapangan dinilai sangat lemah.
Tak hanya itu, perencanaan pembangunan infrastruktur juga disebut tidak berbasis kebutuhan prioritas masyarakat dan belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah.
“Pengawasan terhadap proyek strategis daerah masih sangat lemah dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran,” kritik Fraksi Hanura.
Hanura juga menilai penataan ruang wilayah di Malut masih amburadul. Lemahnya pengendalian kawasan strategis menyebabkan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang berpotensi memicu persoalan baru di kemudian hari.
Fraksi Hanura menegaskan bahwa banyak laporan kegiatan pada Dinas PUPR hanya menampilkan capaian fisik proyek tanpa mampu menjelaskan kualitas hasil pembangunan maupun manfaat ekonominya bagi masyarakat.
Atas kondisi itu, Fraksi Hanura mendesak dilakukan evaluasi total terhadap kualitas perencanaan teknis, pengawasan lapangan, hingga kinerja kontraktor pelaksana proyek daerah.
Sementara itu, Dinas Perkim juga tak luput dari sorotan tajam, Fraksi Hanura menilai program pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman masih jauh dari harapan masyarakat.
Program RTLH disebut belum tepat sasaran karena tidak didukung basis data penerima yang akurat. Selain itu, pengawasan kualitas pembangunan perumahan dinilai lemah sehingga berpotensi menurunkan mutu kualitas hasil pekerjaan.
Hanura juga menyoroti buruknya penyediaan sarana dasar permukiman seperti drainase, sanitasi, dan air bersih yang hingga kini masih belum merata di berbagai wilayah.
“Banyak program masih bersifat administratif dan tidak mampu menjelaskan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Fraksi Hanura.
Fraksi Hanura meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan serius terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman agar penggunaan anggaran daerah tidak hanya habis pada laporan administratif dan serapan anggaran semata.
Fraksi Hanura menegaskan pembangunan daerah harus berorientasi pada kualitas, pemerataan, keberlanjutan, serta manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target fisik proyek dan formalitas laporan tahunan.
