Sofifi, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda mulai melakukan langkah penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan mengganti dua pelaksana tugas (Plt) kepala dinas usai melakukan evaluasi terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dua pejabat yang resmi diganti per 29 Mei 2026 yakni Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fauji Momole, serta Plt Kepala Dinas Pertanian, Anwar Husen. Meski demikian, hingga kini pemerintah provinsi belum mengumumkan secara resmi siapa pejabat yang akan menggantikan keduanya.
Pergantian tersebut disebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sherly Tjoanda untuk melakukan pembenahan birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas kerja OPD dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Selain mengganti dua pimpinan OPD, Gubernur Sherly Tjoanda juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sedikitnya 15 OPD yang masih dipimpin pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh).
Beberapa OPD yang masuk dalam daftar evaluasi di antaranya Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian, mengatakan evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat Plt telah menjabat dalam kurun waktu cukup lama, yakni lebih dari enam bulan hingga satu tahun.
“Ibu Gubernur sudah mengevaluasi pimpinan OPD yang berstatus Plt. Dalam evaluasi ini beliau memberikan catatan khusus kepada OPD strategis dan krusial yang berkaitan langsung dengan visi dan misi pemerintah daerah,” ujar Zulkifli, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada OPD yang memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas pemerintahan Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Langkah evaluasi dan pergantian pejabat ini dinilai sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif, serta mampu mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik di Maluku Utara.
