Blora, MI— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya bergerak memperbaiki Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora setelah gelombang protes warga viral akibat kondisi jalan rusak parah. Perbaikan ruas jalan tersebut kini resmi masuk tahap pelelangan dengan anggaran mencapai Rp 5,276 miliar.
Sebelumnya, warga Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, meluapkan kekesalan dengan menanam pohon pisang di tengah jalan provinsi yang dipenuhi lubang dan rusak berat. Aksi itu menjadi simbol protes terhadap lambannya penanganan infrastruktur di wilayah tersebut.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan anggaran miliaran rupiah itu difokuskan untuk memperbaiki titik-titik kerusakan berat di ruas Randublatung-Cepu.
“Perbaikan sudah masuk tahap pelelangan. Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis juga akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki bisa ditambah,” ujar Henggar, Senin (1/6/2026).
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mengusulkan tiga ruas jalan lain di wilayah Blora, termasuk jalur Singget-Doplang-Cepu, masuk program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan nilai anggaran mencapai Rp 46,6 miliar.
“Sudah kita usulkan ke program Inpres Jalan Daerah. Mudah-mudahan semuanya bisa segera terlaksana,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat merespons setiap keluhan masyarakat, terutama yang viral di media sosial terkait kerusakan infrastruktur.
Menurut Luthfi, kritik masyarakat harus menjadi alarm bagi pemerintah agar lebih peka terhadap kondisi di lapangan.
“Begitu ada jalan berlubang dan rusak berat, itu harus langsung jadi skala prioritas,” tegas Luthfi.
Ia juga mengingatkan agar proyek perbaikan jalan tidak dikerjakan asal-asalan dan harus mengutamakan kualitas agar tidak cepat rusak kembali.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” ujarnya.
Pemprov Jateng menyebut kritik masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan publik dan bentuk kolaborasi untuk mendorong pelayanan pemerintah yang lebih baik, khususnya di sektor infrastruktur.**
