Sofifi, MI - Komitmen keterbukaan pengelolaan anggaran di lingkungan Biro Umum Pemprov Maluku Utara kembali dipertanyakan. Sikap bungkam jajaran biro tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi dalam penggunaan dana publik yang bersumber dari APBD.
Sejumlah pos anggaran yang menjadi sorotan publik meliputi belanja makan dan minum Gubernur dan Wakil Gubernur, kegiatan open house, hingga pengadaan kendaraan dinas pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan resmi yang disampaikan pihak terkait.
Upaya konfirmasi kepada Plt Kepala Biro Umum Pemprov Malut, Amrin, tidak membuahkan hasil. Sejak Selasa hingga Kamis (4/6/2026), yang bersangkutan tidak berada di kantor. Konfirmasi melalui pesan WhatsApp sebelumnya juga tidak mendapatkan jawaban atas substansi pertanyaan yang diajukan.
Sikap serupa ditunjukkan Kepala Bagian Rumah Tangga KDH dan WKDH Biro Umum Pemprov Malut, Masita Lohor. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026), Masita enggan memberikan penjelasan detail dan justru mengarahkan konfirmasi kepada atasan langsungnya.
"Jangan ke saya pak, langsung ke Pak Karo suda, itu hari kan Pak sudah pernah datang,” ujar Masita singkat.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (1/6/2026), Masita pun hanya menyebut sedang berada di luar daerah tanpa memberikan penjelasan terkait substansi penggunaan anggaran yang dipertanyakan.
Minimnya respons dari jajaran Biro Umum Pemprov Malut memunculkan kritik publik terkait lemahnya keterbukaan informasi, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat.
Publik turut menyoroti pengadaan kendaraan dinas, termasuk penggunaan mobil Lexus oleh Gubernur pada tahun anggaran berjalan maupun tahun sebelumnya, serta besaran anggaran kegiatan open house dan belanja makan minum Gubernur dan Wagub.
Padahal, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban anggaran merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Situasi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat transparansi yang selama ini melekat pada kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.
Hingga berita ini diturunkan, pihak jajaran Biro Umum Pemprov Malut belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan anggaran yang dipersoalkan tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari pemerintah daerah, di tengah menguatnya desakan agar pengelolaan APBD dijalankan secara transparan, akuntabel, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
