Ternate, MI - Pemprov Malut bersama tim Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Supervisi Progres Pelaksanaan Tujuh Program Prioritas Presiden di Ruang VIP Bandara Pemda Malut, Rabu (10/6/2026). Rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat realisasi program nasional di Maluku Utara.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Biro Pemerintahan Malut, Kadis Perkim Malut, sejumlah OPD terkait, serta tim supervisi Kemendagri RI. Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Malut, Dr. Fachruddin Tukuboya, menyampaikan arahan tertulis Gubernur Malut, Sherly Tjoanda.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa tujuh program prioritas Presiden merupakan agenda strategis nasional yang harus dijalankan secara serius, terukur, dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.
"Program-program ini bukan hanya menjadi tolok ukur kinerja pemerintah, tetapi juga instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Fachruddin dalam membacakan sambutan gubernur.
Rapat supervisi menjadi momentum penting untuk mengukur capaian pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Melalui forum tersebut, Pemprov Malut berkomitmen memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penyelesaian terhadap berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target.
Gubernur juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap program memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota diminta menghilangkan ego sektoral serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.
Pemerintah daerah juga diminta segera memetakan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan regulasi, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, ketersediaan lahan, hingga koordinasi antarinstansi. Di saat yang sama, akurasi dan transparansi data pelaporan harus menjadi perhatian utama guna mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan yang tepat.
Dalam arahannya, Gubernur turut menekankan pentingnya pengawasan berjenjang terhadap seluruh program pembangunan agar setiap penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
Perhatian khusus diarahkan pada sejumlah program strategis nasional, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, hilirisasi sektor unggulan, transformasi digital, hingga mitigasi perubahan iklim.
Gubernur Sherly Tjoanda mengingatkan bahwa karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di balik tantangan tersebut, Maluku Utara memiliki potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, hilirisasi industri, dan ekonomi maritim yang dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
