Bandung, MI– Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa melontarkan kritik keras terhadap kondisi ekonomi nasional, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pengesahan Undang-Undang Polri yang dinilai memicu berbagai kekhawatiran publik.
Massa aksi memadati Jalan Diponegoro sejak sore hari dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan kepada pemerintah. Meski berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian, demonstrasi diwarnai orasi-orasi tajam yang menyoroti arah kebijakan pemerintah.
Ketua BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Khallid Syhaeful, mengatakan aksi tersebut lahir dari keresahan bersama terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
"Hari ini kami menyuarakan berbagai isu yang sedang menjadi kegelisahan publik. Mahasiswa memiliki keresahan yang sama terhadap kondisi bangsa saat ini," ujar Khallid.
Menurutnya, hasil konsolidasi berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat mengerucut pada tiga isu utama, yakni kondisi ekonomi nasional, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengesahan UU Polri.
Isu ekonomi menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai pelemahan nilai tukar rupiah merupakan sinyal serius yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
"Kami melihat pelemahan rupiah akan berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga biaya hidup secara keseluruhan," kata Khallid.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung pelaksanaan program MBG yang belakangan menjadi sorotan publik. Mereka menilai berbagai persoalan yang muncul dalam program tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah.
Mahasiswa mengingatkan agar program yang digagas untuk kepentingan rakyat tidak berubah menjadi instrumen politik yang justru mengabaikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Tak hanya itu, massa aksi turut menolak kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai semakin menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Kenaikan BBM akan memicu efek berantai terhadap berbagai sektor. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan sehari-hari," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa juga mengkritisi pengesahan UU Polri yang dinilai berpotensi memperluas ruang aparat untuk menduduki jabatan sipil. Menurut mereka, isu tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Aksi di DPRD Jawa Barat ini menjadi bagian dari gelombang kritik mahasiswa yang muncul di berbagai daerah menyusul isu pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi.
Hingga aksi berakhir, situasi tetap berlangsung kondusif. Namun mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka nilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan masa depan demokrasi Indonesia.**
