Banjarmasin, MI– Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan melayangkan “kartu kuning” kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kalsel dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Senin (15/6/2026).
Simbol peringatan itu diberikan sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang dinilai belum cukup responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga BBM, hingga persoalan pendidikan di daerah terpencil.
Pelaksana Tugas BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Satria Bima, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kalsel seharusnya lebih lantang menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Program MBG itu program kontroversial. Kalau memang muncul banyak persoalan, seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah jangan hanya diam melihat keresahan masyarakat,” tegas Satria dalam orasinya.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Menurut mereka, kenaikan BBM akan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan semakin menekan kondisi ekonomi rakyat.
“BBM diputuskan naik ketika rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Kebijakan seperti ini harus dikaji ulang karena dampaknya sangat luas,” kata Satria.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat kartu kuning sebagai simbol peringatan kepada pemerintah agar lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan sekadar penolakan, melainkan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Aliansi BEM se-Kalsel membawa empat tuntutan utama dalam demonstrasi tersebut, yakni:
Menghentikan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
Membatalkan kenaikan harga BBM dan menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Menolak revisi Undang-Undang Polri yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan institusi kepolisian.
Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan serta pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai orasi bergantian dari perwakilan mahasiswa. Melalui “kartu kuning” tersebut, mahasiswa berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan aktif menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat kepada pemerintah pusat.**
