Ternate, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak terlena dengan predikat Maluku Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Di balik capaian pertumbuhan yang mencapai 34 persen pada tahun 2025 dan 19,6 persen pada triwulan I 2026, terdapat persoalan mendasar berupa ketimpangan struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertambangan.
Peringatan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara bertajuk “Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat” di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, Kamis (18/6/2026) malam.
Kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forkopimda Maluku Utara, para bupati dan wali kota, serta jajaran BPS kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Sherly Tjoanda mengatakan tingginya angka pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat karena manfaatnya belum dirasakan secara merata. Data BPS menunjukkan sekitar 90 persen perekonomian Maluku Utara masih ditopang oleh industri pertambangan, sementara sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sekitar 1 hingga 2 persen.
“Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini tidak inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90 persen ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan. Sementara sektor lain seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1-2 persen,” tegas Sherly Tjoanda.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan diversifikasi ekonomi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai berisiko karena sumber daya alam memiliki batas dan suatu saat akan mengalami penurunan.
Karena itu, pemerintah harus mulai mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi baru yang mampu menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Sherly menegaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha masyarakat hingga tingkat desa. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, mulai dari penyelesaian persoalan permodalan, pengembangan usaha, hingga perluasan akses pasar.
“Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa permasalahannya. Dengan data yang tepat, solusi dan kebijakan yang lahir juga akan tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, keberhasilan pendataan sangat bergantung pada kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan pelaku usaha.
“Jika BPS menjaga kualitas data, pemerintah daerah membuka akses, petugas bekerja dengan sabar, dan pelaku usaha memberikan jawaban secara jujur, maka kita akan memiliki data yang mampu menentukan arah masa depan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Maluku Utara menjadi perhatian nasional karena memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun kebijakan berbasis data.
Menurut data awal BPS, terdapat sekitar 90.800 unit usaha di Maluku Utara yang terdiri atas 89.023 usaha mikro kecil dan 1.777 usaha menengah besar. Seluruh data tersebut akan diverifikasi melalui Sensus Ekonomi 2026 yang dibiayai melalui APBN.
