Medan, MI– Polemik pernyataan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang mengaitkan perbaikan jalan dengan kepatuhan warga membayar pajak mendapat pembelaan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Menurut Bobby, pernyataan tersebut sebaiknya dipahami sebagai ajakan kepada masyarakat untuk lebih taat membayar pajak demi mendukung pembangunan daerah.
Sebelumnya, Asri Ludin menjadi sorotan publik setelah video pernyataannya viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mempertanyakan kontribusi masyarakat melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ketika mengeluhkan kondisi jalan yang rusak.
Asri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pajak masyarakat. Ia bahkan menyebut wilayah dengan tingkat kepatuhan PBB yang baik akan menjadi salah satu pertimbangan dalam prioritas pembangunan.
Pernyataan itu menuai beragam reaksi dari masyarakat. Namun Bobby Nasution meminta publik melihat substansi pesan yang ingin disampaikan Bupati Deli Serdang.
“Kalau dilihat dari sisi positifnya, itu merupakan ajakan agar masyarakat lebih taat membayar pajak. Karena memang pembangunan daerah berasal dari uang yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak,” kata Bobby.
Menurut Bobby, hampir seluruh daerah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pembangunan.
Ia menilai polemik yang muncul lebih disebabkan oleh cara penyampaian pesan yang memicu berbagai penafsiran di tengah masyarakat.
“Anggap saja itu sebagai imbauan. Uang pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya kembali untuk pembangunan daerah masing-masing. Mungkin yang menjadi perdebatan adalah cara penyampaiannya,” ujarnya.
Kontroversi ini kembali memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara kewajiban membayar pajak dan hak masyarakat memperoleh layanan publik. Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun di sisi lain, masyarakat menilai perbaikan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah yang harus tetap dijalankan tanpa syarat.
Meski demikian, Pemprov Sumatera Utara menegaskan bahwa peningkatan kesadaran membayar pajak tetap menjadi kunci penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk perbaikan jalan dan infrastruktur publik lainnya.**
