Jember, MI– Ribuan pekerja, relawan, hingga pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember turun ke jalan, Sabtu (20/6/2026). Mereka mengepung Gedung DPRD Jember untuk menyuarakan penolakan terhadap wacana penghentian operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengancam mata pencaharian ribuan orang dan hak anak memperoleh asupan gizi.
Aksi yang digelar Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) itu diawali dengan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember menuju Bundaran DPRD Jember. Massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Setibanya di depan DPRD Jember, massa langsung menggelar orasi secara bergantian. Mereka menuntut agar pemerintah tidak menghentikan program yang dinilai telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat.
Koordinator Lapangan FMJM, Agus Nur Yasin, menegaskan bahwa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
"Banyak program strategis yang sudah hadir di masyarakat, salah satunya MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP. Program-program tersebut secara nyata memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi sampai ke pedesaan, masyarakat pesisir, hingga kawasan perkebunan," ujar Agus.
Menurutnya, keberadaan MBG tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal.
"Ada kekurangan, ada kesalahan, tetapi tidak lantas program harus ditutup. Yang diperlukan adalah evaluasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus mulai dari Badan Gizi Nasional hingga tingkat SPPG," tegasnya.
Agus mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 219 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember. Ribuan tenaga kerja menggantungkan penghasilan dari program tersebut, mulai dari juru masak, relawan, tenaga distribusi, hingga pemasok bahan pangan lokal.
Selain menyerap tenaga kerja, program MBG juga menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, serta berbagai sektor usaha pendukung lainnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya mendukung keberlanjutan program MBG, meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), serta mendesak adanya sistem pengawasan dan transparansi yang lebih baik hingga tingkat pelaksana di daerah.
Sorotan juga datang dari para pemilik SPPG. Salah satunya Achmad Sudiono yang mempertanyakan kebijakan penghentian sementara aktivitas dapur MBG selama masa libur sekolah.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan pengelola dapur dan sekaligus menghentikan distribusi makanan bergizi kepada anak-anak penerima manfaat.
"Kami tidak menolak aturan, tetapi kalau juknis menyebut sewa dihitung satu bulan dan kemudian ada surat edaran yang meniadakan hak tersebut, tentu perlu ditinjau kembali," kata Achmad.
Ia juga menilai kebutuhan gizi anak-anak tidak boleh terhenti hanya karena kegiatan belajar mengajar sedang libur.
"Kalau sekolah yang libur, mungkin benar. Tapi kebutuhan gizi anak-anak tidak boleh ikut libur. Banyak anak-anak terutama di desa yang selama ini sangat terbantu dengan program tersebut," ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menerima langsung perwakilan massa dan memimpin rapat dengar pendapat bersama peserta aksi. Ia berjanji seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Hari ini kami menerima penyampaian pendapat dari Forum Masyarakat Jember Maju terkait pengawalan program strategis pemerintah Republik Indonesia. Aspirasi yang mereka sampaikan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat," kata Halim.**
