Kupang, MI– Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp66,6 miliar menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Kupang.
Empat fraksi, yakni Demokrat, Golkar, PAN, dan NasDem, secara terbuka mempertanyakan besarnya dana yang tidak terserap dan mendesak pemerintah menjelaskan penyebabnya.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Kupang terkait penyampaian Nota Pengantar Wali Kota mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6/2026).
Fraksi Demokrat menilai angka Silpa yang mencapai puluhan miliar rupiah tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang transparan kepada publik.
"Silpa sebesar Rp66,06 miliar perlu dijelaskan secara rinci, terutama komponen penyumbang terbesar Silpa," tegas Juru Bicara Fraksi Demokrat, Djuneidi Kana.
Menurut Demokrat, tingginya pendapatan daerah tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan pemerintah apabila tidak diikuti realisasi program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kemiskinan yang turun, infrastruktur yang membaik, pelayanan dasar yang meningkat, dan beban keuangan daerah yang semakin sehat, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya," ujar Djuneidi.
Nada kritis juga datang dari Fraksi Golkar. Fraksi ini menilai besarnya Silpa menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang harus segera dievaluasi.
"Nilai Silpa yang cukup besar ini perlu dievaluasi agar mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin tepat sasaran serta mengurangi dana yang tidak terserap," kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Mohammad Darwis.
Sementara itu, Fraksi PAN menegaskan bahwa Silpa tidak bisa langsung dianggap sebagai keberhasilan efisiensi anggaran. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi adanya program prioritas yang tidak berjalan sesuai rencana.
"Fraksi PAN meminta penjelasan pemerintah mengenai program dan kegiatan apa saja yang tidak terlaksana atau belum mencapai target sehingga berkontribusi terhadap terbentuknya Silpa tersebut," ujar Juru Bicara Fraksi PAN, Dicky Tallo.
PAN juga meminta Pemkot Kupang mengungkap faktor-faktor penyebab munculnya Silpa, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga proses pengadaan barang dan jasa.
"Langkah-langkah konkret apa yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program sehingga anggaran yang telah ditetapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambah Dicky.
Kritik paling tajam disampaikan Fraksi NasDem. Fraksi ini menegaskan bahwa Silpa yang terlalu besar bukanlah prestasi yang layak dibanggakan.
"Silpa yang terlalu besar bukanlah prestasi, melainkan indikator bahwa ada program-program publik yang gagal terealisasikan sehingga menyumbangkan angka Silpa sebesar ini," tegas Juru Bicara Fraksi NasDem, Meirlon Fanggidae.
Empat fraksi tersebut sepakat bahwa Pemkot Kupang harus memberikan penjelasan rinci mengenai asal-usul Silpa Rp66,6 miliar sekaligus memaparkan strategi agar dana publik yang telah dianggarkan dapat terserap optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.**
