Medan, MI– Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2025 mencapai Rp592 miliar. Meski nilainya tergolong besar, Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang terkendali.
Menurut Rico, SiLPA yang tersisa bukan disebabkan rendahnya pendapatan daerah, melainkan hasil dari strategi efisiensi anggaran dan optimalisasi penerimaan yang dilakukan sepanjang tahun.
“Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja,” ujar Rico, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah kota sengaja menjaga ketersediaan kas daerah pada awal hingga pertengahan 2026 karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama biasanya belum maksimal.
Selain itu, rendahnya serapan pada sejumlah proyek belanja modal, khususnya sektor jalan, jaringan, dan irigasi, dipengaruhi kebijakan penyesuaian serta efisiensi anggaran yang merupakan arahan pemerintah pusat.
Meski demikian, Rico memastikan program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan, terutama penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik Kota Medan.
Pemkot Medan telah mengalokasikan lebih dari Rp255 miliar untuk mendukung tiga program strategis pengendalian banjir. Hasilnya, sebanyak 1.350 titik banjir berhasil ditangani secara permanen dari total 2.575 titik genangan yang tercatat dalam masterplan drainase kota.
“Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen. Sisanya akan kami selesaikan secara bertahap,” katanya.
Rico juga menegaskan bahwa normalisasi sungai bukan menjadi kewenangan pemerintah kota. Kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung untuk pekerjaan fisik sungai selain mendukung koordinasi dan pembebasan lahan.
Di sektor pendapatan, Pemkot Medan mencatat realisasi PAD mencapai Rp3 triliun atau berkontribusi 48,92 persen terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp6,3 triliun sepanjang 2025.
Untuk meningkatkan penerimaan sekaligus menekan potensi kebocoran, Pemkot Medan kini mempercepat transformasi digital di sektor perpajakan dan retribusi daerah.
Langkah yang disiapkan antara lain perluasan sistem tapping box, digitalisasi pembayaran retribusi sampah, hingga pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Business Intelligence guna memetakan potensi wajib pajak secara lebih akurat.
Dengan SiLPA yang mencapai hampir Rp600 miliar, Pemkot Medan menilai kondisi fiskal daerah masih sehat.**
