Langkat, MI– Operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah kabar Bupati Langkat berinisial SA disebut diamankan, suasana di rumah dinas maupun Kantor Bupati mendadak sepi dan minim aktivitas.
Pantauan pada Kamis (2/7/2026) malam menunjukkan rumah dinas Bupati Langkat di Jalan Proklamasi, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, nyaris tanpa kegiatan. Tidak terlihat lalu-lalang pejabat maupun kendaraan dinas yang biasanya mewarnai kawasan tersebut.
Di lokasi hanya tampak beberapa personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga di pos pengamanan.
Kondisi serupa terlihat di Kantor Bupati Langkat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Stabat. Pusat pemerintahan kabupaten itu tampak lengang beberapa jam setelah kabar OTT mencuat ke publik.
Sepinya dua lokasi strategis pemerintahan tersebut terjadi di tengah berkembangnya informasi bahwa tim KPK mengamankan sejumlah pihak dalam operasi senyap yang berlangsung di wilayah Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang beredar, Bupati Langkat berinisial SA diduga turut diamankan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang.
Sebelum kabar penindakan mencuat, SA diketahui mengikuti seminar bertajuk "Penguatan Peran Perempuan Meningkatkan Daya Saing Daerah" yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Apkasi.
Operasi tersebut disebut bermula dari Kota Binjai dan kemudian berkembang ke Medan. Selain kepala daerah, sejumlah pihak dari kalangan swasta dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara juga dikabarkan ikut diamankan.
Informasi awal menyebut perkara yang tengah didalami berkaitan dengan dugaan praktik fee proyek. Namun hingga kini KPK belum menyampaikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sejumlah pihak yang diamankan dilaporkan telah dibawa ke Medan untuk menjalani pemeriksaan intensif sebelum diterbangkan ke Jakarta guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
OTT ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan sepanjang 2026. Publik kini menunggu penjelasan resmi KPK terkait perkara yang diduga menyeret pucuk pimpinan Kabupaten Langkat tersebut.**
