Bandung, MI - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menilai narasi yang beredar mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal senjata nuklir Iran telah keluar dari konteks. Menurut JMSI, Prabowo tidak pernah menyatakan Iran telah memiliki senjata nuklir, melainkan sedang menguraikan situasi hipotetikal terkait dinamika geopolitik internasional.
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, saat berbicara di hadapan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Istana Negara pada Jumat (31/7/2026), Prabowo sedang menjelaskan tantangan yang dihadapi dunia usaha di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
Teguh mengaku telah menyimak pidato tersebut secara utuh. Menurutnya, tidak ada satu pun pernyataan yang menyebut Iran secara definitif telah memiliki senjata nuklir.
Ia menjelaskan, ilustrasi mengenai respons negara-negara Timur Tengah yang disampaikan Prabowo merupakan contoh situasi hipotetis yang lazim digunakan dalam pendekatan game theory untuk menjelaskan potensi perkembangan sebuah konflik.
“Apa yang disampaikan Prabowo murni merupakan sebuah analisis penguraian situasi hipotetikal mengenai dinamika yang sedang terjadi di panggung politik internasional,” kata Teguh di Bandung, Rabu (5/8/2026).
Pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, Prabowo sedang menguraikan kemungkinan terburuk apabila perlombaan senjata nuklir di suatu kawasan terus meningkat.
Menurut Teguh, pendekatan seperti itu lazim digunakan para pemimpin negara dalam membaca risiko geopolitik dan menyusun langkah mitigasi, bukan untuk menyampaikan klaim faktual terhadap negara tertentu.
Ia kembali menegaskan pandangannya bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan fatwa pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Senjata nuklir, kata Teguh, dinilai bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam yang selain didasarkan pada upaya untuk membalas serangan dan membela diri, juga diskriminatif. Artinya, hanya pihak-pihak kombatan saja yang menjadi sasaran perang dalam aturan Islam. Sementara pihak-pihak yang terlibat dalam perang tidak boleh dijadikan sasaran, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
Teguh kemudian mengaitkan polemik ini dengan pidato Prabowo pada 2018 yang mengutip novel Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P.W. Singer dan August Cole. Novel tersebut memuat berbagai situasi hipotetikal, tidak hanya soal Indonesia bubar di tahun 2030, tapi juga soal perang terbuka di antara great powers. Kehancuran sebuah negara, juga kelahiran negara baru, dalam rentang waktu tertentu merupakan materi fiksi strategis yang biasa dibahas dan dibayangkan oleh pengamat politik luar negeri, lembaga think tank pelat merah maupun pelat hitam.
Menurutnya, penggunaan skenario terburuk dalam literatur maupun diskursus geopolitik bertujuan untuk membangun kewaspadaan nasional agar setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan negara dapat diantisipasi sejak dini.
Karena itu, Teguh mengingatkan media dan masyarakat agar tidak memotong pernyataan pejabat publik tanpa konteks. Menurutnya, informasi yang disajikan secara sepotong-sepotong berpotensi menyesatkan publik sekaligus memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
Sebagai organisasi perusahaan pers, JMSI, kata Teguh, terus mendorong praktik jurnalisme yang mengedepankan akurasi, keberimbangan, serta penyajian informasi sesuai konteks. Ia menegaskan setiap pernyataan tokoh publik, terutama presiden, harus diverifikasi secara utuh agar tidak menimbulkan distorsi informasi.
Di akhir pernyataannya, Teguh mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo secara objektif dan komprehensif. Menurutnya, pemahaman yang utuh akan membantu publik memahami dinamika geopolitik tanpa terjebak disinformasi.
