Kabupaten Malang, MI - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang digelar dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Malang, Kamis (6/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dibacakan Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib. Ia mengatakan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai Rp4.722.028.629.131 atau meningkat 5,53 persen dibandingkan APBD induk Tahun Anggaran 2026.
"Perubahan anggaran yang direncanakan ini sesuai dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026. Ada kenaikan 5,53 persen, dibandingkan APBD Induk TA 2026 sebesar Rp 4.474.440.529.784," jelas Wabup Lathifah. Kamis, (6/8/2026).
Menurut Lathifah, adapun peningkatan Belanja Daerah tersebut, setelah didapati adanya peningkatan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025. Dimana, diketahui bahawa SiLPA pada 2025 tercatat sebesar Rp411,9 miliar.
Oleh karena itu,”terkait dengan Pembiayaan Daerah, bahwa perubahan kebijakan dilaksanakan karena adanya penyesuaian atas SiLPA Tahun Anggaran 2025, yang jugab sesuai hasil audit dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025,” paparnya.
Ia melanjutkan, adanya perubahan KUA-PPAS tahun 2026 ini, nantinya akan ditindaklanjuti pembahasan terkait penyesuaian belanja dan pembiayaan dari yang sudah ditetapkan sebelumnya di APBD Induk Kabupaten Malang 2026.
“Berdasarkan catatan BKAD Kabupaten Malang, realisasi pada APBD per 31 Juli 2026 untuk Pendapatan Daerah tercatat sudah mencapai 52,76 persen dari target keseluruhan. Sementara itu, serapan anggaran pada Belanja Daerah di semester 1 Tahun Anggaran 2026, telah terealisasi sekitar 40,41 persen,” pungkasnya. (Rina Sugeng Yuliani)
