Ternate, MI - Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe menyoroti rendahnya literasi keuangan masyarakat di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Ironisnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga merambah kelompok berpendidikan hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sarbin Sehe menyampaikan hal itu saat membuka Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kontribusi Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Maluku Utara” yang digelar Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara di Hotel Bella, Ternate, Rabu (12/8/2026).
Menurut Sarbin Sehe, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang lonjakan sektor industri ekstraktif, khususnya pertambangan, belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya pemahaman terhadap produk dan risiko keuangan justru membuka ruang bagi praktik keuangan ilegal.
“Kita tahu betul soal literasi dan inklusi keuangan. Khusus di Malut, bukan cuma masyarakat awam, masyarakat berpendidikan hingga PNS pun literasinya menurut saya masih sangat rendah,” tegas Sarbin Sehe.
Ia menilai pola pikir ingin cepat kaya dan memperoleh keuntungan secara instan menjadi salah satu pemicu masyarakat mudah tergiur investasi bodong, rentenir, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.
Menurutnya, kondisi tersebut bahkan pernah terjadi ketika warga maupun ASN mengambil kredit dari bank untuk kemudian menempatkan uangnya pada lembaga investasi yang menjanjikan keuntungan tidak rasional.
“Minset ingin cepat kaya dan untung secara instan ini sudah mendominasi, sehingga lembaga/bisnis keuangan ilegal sering kali ‘menang’ dibanding institusi resmi negara,” ujarnya.
Sarbin Sehe juga menyoroti belum optimalnya sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sula, ia menemukan pelaku usaha berusia lanjut yang bahkan belum mengetahui adanya program pembiayaan perbankan tersebut.
Ia meminta perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank daerah, tidak hanya menunggu masyarakat datang membuka rekening atau mengajukan kredit. Perbankan, kata dia, harus lebih agresif turun ke lapangan, memberikan edukasi sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan produktif.
“Jangan sampai perbankan kalah aktif dari rentenir. Rentenir tidak perlu cari nasabah, nasabah yang datang sendiri. Kita minta perbankan terus dinamis, permudah akses KUR, berikan edukasi maksimal agar masyarakat paham dan terlindungi sebelum mereka dirugikan,” katanya.
Kepala OJK Maluku Utara Adi Surahmat mengatakan, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi pekerjaan bersama pemerintah daerah, OJK dan industri jasa keuangan.
Dalam 10 bulan sejak hadir di Maluku Utara, OJK telah menggelar lebih dari 35 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau sekitar 4.500 peserta di 10 kabupaten/kota.
Kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses layanan keuangan. Untuk itu, OJK mendorong optimalisasi agen Laku Pandai melalui toko dan warung masyarakat agar layanan perbankan dapat menjangkau desa-desa terpencil.
Adi mengatakan, hasil survei nasional menunjukkan tingkat inklusi atau akses masyarakat terhadap layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat literasinya.
“PR besar kita bersama Pemda dan perbankan adalah menyelaraskan keduanya. Saat masyarakat memiliki akses ke produk keuangan, mereka juga wajib paham risiko dan manfaatnya,” ujarnya.
OJK juga terus memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui koordinasi dengan Satgas PASTI dan aparat penegak hukum. Salah satunya penghentian aplikasi penipuan dengan modus Appeninc yang sempat meresahkan masyarakat Ternate.
Masyarakat diminta menggunakan kanal resmi OJK untuk memastikan legalitas aktivitas keuangan, melaporkan penipuan, maupun mendapatkan layanan konsultasi.
Untuk mengecek aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat mengakses sipasti.ojk.go.id. Laporan rekening penipuan dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Center di iasc.ojk.go.id, sedangkan pengaduan dan konsultasi tersedia melalui Kontak 157 dan kontak157.ojk.go.id.
Adapun pengecekan informasi kredit atau SLIK dapat dilakukan melalui idebku.ojk.go.id. FGD tersebut menjadi ruang bagi Pemprov Maluku Utara, OJK, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus menekan risiko masyarakat terjerat praktik keuangan ilegal.
