Papua, MI – Kepolisian bergerak mengusut aksi pembakaran, perusakan, dan penjarahan yang menyasar 11 kantor Pemerintah Kabupaten Puncak di Ilaga, Papua Tengah. Polisi kini mengumpulkan bukti untuk mengungkap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.
Olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan pada Kamis (13/8/2026) di sejumlah fasilitas pemerintahan yang terdampak. Proses tersebut dipimpin Dirreskrimum Polda Papua Tengah Kombes Pol Adi Tri Widiyanto bersama Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes dan diawasi Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Wahyu Kuncoro.
Kabid Humas Polda Papua Tengah AKBP I Made Suartika mengatakan penyelidikan dilakukan atas perintah Kapolda Papua Tengah untuk mengungkap seluruh rangkaian kerusuhan.
“Pak Kapolda memerintahkan Irwasda bersama Dirreskrimum untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pembakaran, pengrusakan dan penjarahan di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak,” kata I Made.
Polisi tidak hanya memeriksa kantor yang dibakar. Sejumlah fasilitas pemerintahan yang dirusak maupun dijarah juga menjadi sasaran penyelidikan.
11 lokasi yang telah menjalani olah TKP antara lain kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Inspektorat, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD beserta gudang logistik, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta BPKAD Kabupaten Puncak.
Sementara itu, tujuh lokasi lain masih akan diperiksa pada tahap berikutnya, termasuk kantor Bupati Puncak, BKPSDM, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu/Koperasi, ruang rapat DPRD, Sekretariat Daerah, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Polisi menegaskan setiap temuan di lokasi kejadian akan menjadi petunjuk penting untuk mengungkap pelaku.
“Proses olah TKP ini kami lakukan secara profesional. Semua temuan di lapangan akan menjadi bahan bagi penyidik untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pembakaran, pengrusakan maupun penjarahan,” tegas I Made.
Aparat juga memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi perusakan fasilitas pemerintah. Masyarakat maupun oknum tertentu yang terbukti terlibat akan diproses secara hukum.
“Kami akan memproses masyarakat maupun oknum-oknum yang terbukti melakukan pengerusakan fasilitas kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Kerusuhan tersebut diduga berkaitan dengan protes masyarakat mengenai berkurangnya dana desa tahap I 2026. Namun, polisi masih mendalami motif serta kronologi lengkap berdasarkan bukti dan keterangan saksi.
Pasca-kerusuhan, kondisi keamanan di Ilaga berangsur normal. Aparat tetap disiagakan di sejumlah titik untuk mencegah kembali terjadinya gangguan keamanan.
“Situasi di Ilaga saat ini terus berangsur normal. Kami tetap melakukan penjagaan dan meningkatkan kewaspadaan untuk menyikapi isu-isu yang berkembang,” pungkas I Made.**
