Aceh, MI – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendesak Pemerintah Provinsi Aceh memperkuat pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota agar dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) segera direalisasikan.
Desakan ini muncul setelah Satgas PRR menemukan realisasi belanja tambahan TKD Kota Subulussalam masih 0 persen hingga 12 Agustus 2026. Padahal, anggaran tersebut dialokasikan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Tim Satgas PRR sebelumnya meninjau kebutuhan perbaikan drainase dan saluran air pertanian di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko terganggunya layanan dasar masyarakat.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemprov Aceh tidak sekadar menerima laporan dari daerah, tetapi turun langsung memberikan asistensi dan memastikan anggaran benar-benar digunakan.
“Saya minta agar Pemprov Aceh, di sisa waktu empat bulan ini, melakukan asistensi dan monitoring terhadap Pemkot Subulussalam. Karena kalau tidak dilakukan, anggaran bisa tidak terserap maksimal dan terjadi SiLPA,” kata Imran dalam keterangan, Jumat (14/8/2026).
Sorotan tidak hanya diarahkan kepada Subulussalam. Satgas juga meminta pendampingan diberikan kepada daerah lain yang penyerapan tambahan TKD-nya masih rendah, termasuk Aceh Singkil dan Nagan Raya.
Imran menegaskan, waktu untuk merealisasikan anggaran semakin terbatas. Karena itu, pemerintah daerah diminta menghentikan pola kerja yang hanya berputar pada rapat dan perencanaan tanpa eksekusi.
“Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Asrul Assani mengakui terdapat persoalan administratif yang menghambat pencairan anggaran. Salah satunya berkaitan dengan penerbitan Peraturan Kepala Daerah.
Pemkot Subulussalam kini menyiapkan langkah percepatan untuk mengejar ketertinggalan serapan anggaran hingga akhir tahun.
“Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai,” ujar Asrul.
Pemkot juga berencana membentuk Posko Satgas PRR tingkat kota. Posko tersebut akan digunakan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, memantau perkembangan kegiatan, sekaligus menyelesaikan hambatan di lapangan.**
