Banda Aceh, MI — Sembilan bulan pascabencana banjir besar yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, warga korban bencana kembali melontarkan kritik keras kepada pemerintah. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengibarkan bendera putih di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026).
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta. Bendera putih menjadi simbol protes sekaligus desakan agar pemerintah Presiden Prabowo Subianto mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Massa menilai pemulihan di lapangan masih jauh dari harapan. Sejumlah persoalan seperti kerusakan jalan dan jembatan, lumpur yang belum seluruhnya dibersihkan, keterbatasan air bersih, sungai yang belum dinormalisasi, serta kepastian hunian korban masih belum tuntas.
Koordinator lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Rahmad Maulidin, menegaskan aksi tersebut bukan bentuk menyerah terhadap keadaan.
“Bendera putih hari ini bukan berarti kita menyerah. Ini adalah bentuk kegagalan negara dalam menangani bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sekaligus bentuk tuntutan agar pemerintah segera memenuhi hak masyarakat korban," kata Rahmad Maulidin.
Kekhawatiran warga semakin besar karena musim hujan kembali mendekat. Koalisi menilai pekerjaan normalisasi sungai dan pemulihan infrastruktur tidak boleh kembali ditunda.
Rahmad mengingatkan, tanpa langkah konkret pemerintah, masyarakat yang telah menjadi korban berpotensi kembali menghadapi bencana serupa.
“Waktu terus berjalan. Setelah Agustus, September, Oktober, November sampai Desember, musim hujan akan kembali. Kalau sungai belum dinormalisasi, itu berpotensi menyebabkan banjir berulang. Masyarakat yang sudah menjadi korban bisa menjadi korban untuk kedua kalinya," ujarnya.
Kritik tersebut disampaikan meski pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.
Pemerintah juga telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028. Anggaran tersebut terdiri atas Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Namun, koalisi mempertanyakan realisasi anggaran tersebut. Mereka menilai besarnya alokasi dana belum berbanding lurus dengan perubahan kondisi masyarakat di daerah terdampak.
“Anggaran Rp100 triliun yang disepakati pemerintah dan DPR itu bagi kami belum jelas implementasinya. Program-program yang berjalan juga banyak yang tidak berkaitan langsung dengan percepatan rehab-rekon," tegasnya.
Rahmad bahkan menilai sejumlah program pemerintah tidak menjawab kebutuhan utama masyarakat korban bencana.
“Anggaran Rp100 triliun yang disepakati pemerintah dan DPR itu bagi kami belum jelas implementasinya. Program-program yang berjalan juga banyak yang tidak berkaitan langsung dengan percepatan rehab-rekon," lanjutnya.
Ia mencontohkan program yang menurutnya tidak berkaitan langsung dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Itu semua tidak ada kaitannya dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kami menyimpulkan itu semua hanya omong kosong," kata Rahmad.
Huntara Dipersoalkan, Anak Masih Belajar di Tenda
Persoalan hunian korban juga menjadi sorotan. Koalisi menyebut sebagian hunian sementara atau huntara dibangun secara seadanya, sementara kepastian hunian tetap atau huntap bagi korban di zona merah belum sepenuhnya jelas.
“Banyak huntara yang dibangun seadanya. Huntap tidak ada kejelasan. Bahkan di beberapa tempat masyarakat yang sudah dinyatakan berada di zona merah belum tahu akan ditempatkan di mana," paparnya.
Koalisi mencontohkan kondisi masyarakat di Gayo Lues yang disebut terpaksa kembali ke desa asal meski wilayah tersebut masuk zona rawan karena belum ada kepastian tempat tinggal alternatif.
Mereka juga mengklaim menemukan warga yang hanya menerima bantuan dana tunggu hunian atau DTH selama tiga bulan.
Masalah pendidikan pun belum sepenuhnya pulih. Koalisi menyebut masih ada anak-anak korban bencana yang belajar menggunakan tenda dan harus menempuh perjalanan dengan jalur serta sarana transportasi darurat.
“Anak-anak masih belajar di tenda. Ada yang masih harus menggunakan jalur dan sarana transportasi darurat untuk pergi ke sekolah. Itu bentuk kegagalan," jelasnya.
Presiden Dinilai Terlalu Fokus Program Prioritas
Koalisi juga mengkritik arah kebijakan pemerintah pusat. Mereka menilai perhatian pemerintah terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera belum sebanding dengan program prioritas lainnya.
Rahmad menyebut pemerintah saat ini lebih banyak berkonsentrasi pada sejumlah program besar seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Universitas Republik Indonesia, serta sektor pertahanan dan kemiliteran.
“Kita masyarakat korban bencana ekologi ini hanya serpihan di matanya," ujar Rahmad.
Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan kelompok masyarakat sipil terhadap apa yang mereka nilai sebagai ketimpangan prioritas pemerintah.
Padahal, pemerintah sejak awal menyatakan penanganan bencana di tiga provinsi tersebut menjadi prioritas nasional. Pemerintah juga telah membentuk satgas khusus untuk mempercepat pemulihan layanan dasar, kehidupan sosial-ekonomi, dan pengurangan risiko bencana.
Koalisi menilai keberadaan satgas dan anggaran besar harus menghasilkan perubahan konkret. Jalan dan jembatan harus kembali berfungsi, sungai dinormalisasi, lahan pertanian dipulihkan, air bersih tersedia, dan korban mendapatkan hunian yang aman serta layak.
Mereka juga mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional.
Koalisi menilai status tersebut penting untuk memperjelas arah rehabilitasi dan rekonstruksi, kepastian anggaran, serta mekanisme penanganan di lapangan.**
