Manggarai, MI— Gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggalkan kerusakan serius di Kabupaten Manggarai. Sebanyak 104 satuan pendidikan dan 39 fasilitas kesehatan rusak, mengancam keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Data BPBD NTT yang diterima pada Selasa (18/8/2026) menunjukkan kerusakan terjadi pada berbagai infrastruktur penting. Sebanyak 104 sekolah hingga perguruan tinggi mengalami kerusakan berat sehingga kegiatan belajar mengajar di sejumlah lokasi harus dihentikan sementara.
Kondisi lebih mengkhawatirkan terjadi pada sektor kesehatan. Dari 39 fasilitas kesehatan yang rusak, 30 di antaranya rusak berat dan sembilan lainnya rusak sedang.
Kerusakan fasilitas kesehatan memperberat penanganan korban gempa. RSUD Ruteng bahkan dilaporkan mengalami kerusakan hingga 75 persen, sehingga kapasitas pelayanan kesehatan ikut terdampak.
Bencana tersebut juga menelan korban jiwa. Sebanyak 26 orang meninggal dunia dan 119 orang mengalami luka-luka.
Dari korban luka, 31 orang tercatat mengalami luka berat, sedangkan 88 lainnya mengalami luka ringan.
Gempa juga memaksa 6.487 warga mengungsi karena rumah mereka rusak atau tidak lagi layak ditempati.
Kerusakan rumah warga mencapai 1.983 unit, terdiri atas 1.597 rumah rusak berat, 263 rusak sedang, dan 123 rusak ringan.
Kerusakan tidak berhenti pada permukiman. Sebanyak 12 fasilitas pemerintahan ikut terdampak, dengan 10 unit rusak berat, satu rusak sedang, dan satu rusak ringan.
Sebanyak 12 sarana publik juga mengalami kerusakan, terdiri atas sembilan unit rusak berat, satu rusak sedang, dan dua rusak ringan.
Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan status tanggap darurat selama 90 hari melalui Keputusan Bupati Manggarai Nomor 319 Tahun 2026.
Status tersebut berlaku mulai 15 Agustus hingga 13 November 2026. Pemerintah juga membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk mengoordinasikan penanganan di lapangan.
Saat ini pemerintah daerah bersama BPBD, TNI-Polri, Kementerian Kesehatan, dan relawan masih melakukan evakuasi korban, mendirikan tenda pengungsian, serta memulihkan layanan dasar.**
