Kuansing, MI– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan penting di Kompleks Perkantoran Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menyusul operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Ruang kerja Bupati, Wakil Bupati hingga ruang rapat bupati kini dipasangi garis larangan melintas bertuliskan "Dilarang Melawati Garis Batas".
Pantauan di lokasi pada Selasa (30/6/2026), segel KPK tampak membentang menyilang di pintu masuk ruang kerja Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Selain itu, penyidik juga menyegel ruang kerja Wakil Bupati Mukhlisin, ruang rapat bupati, serta ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Penyegelan dilakukan sehari setelah beredar kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kuansing. Hingga kini, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang diamankan maupun perkara yang tengah ditangani.
Suasana di kompleks perkantoran pemerintah daerah terlihat lengang. Aktivitas pejabat dan aparatur sipil negara yang biasanya berlangsung di sekitar kantor bupati nyaris tidak terlihat sejak penyegelan dilakukan.
Sebelumnya, pada Senin (29/6/2026) malam, penyidik KPK juga diketahui melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di kediaman Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemeriksaan berlangsung secara tertutup dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum memberikan keterangan terkait operasi tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun sambungan telepon juga belum memperoleh respons.
Sementara itu, Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Riau, Pinem, mengaku masih menunggu penjelasan resmi dari KPK sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut.
"Masih menunggu," kata Pinem singkat.
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat maupun barang bukti yang diamankan. KPK diperkirakan akan menyampaikan perkembangan kasus setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan gelar perkara selesai dilakukan.**
