Makassar, MI– Aksi unjuk rasa pedagang kaki lima (PKL) yang menolak relokasi di kawasan Benteng Rotterdam berujung ricuh di depan kantor sementara DPRD Makassar, Rabu (17/6/2026).
Massa aksi mengaku mendapat tindakan kekerasan dari oknum Satpol PP saat berupaya menyampaikan tuntutan mereka kepada wakil rakyat.
Kericuhan terjadi ketika para demonstran mencoba memasuki area kantor DPRD untuk mendesak digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) terkait rencana penertiban pedagang. Adu dorong antara massa dan petugas tak terhindarkan hingga memicu tudingan adanya pemukulan terhadap peserta aksi.
Salah seorang perwakilan massa, Iswandi Kusnadi, menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum.
"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk diperlakukan dengan kekerasan. Jika benar ada pemukulan, itu merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Massa mendesak Ketua DPRD Makassar turun langsung menemui mereka dan memastikan pelaksanaan RDP. Namun hingga aksi berlangsung, tuntutan tersebut belum mendapat kepastian.
Ketegangan semakin meningkat setelah demonstran mengultimatum aparat agar segera mengusut dugaan pemukulan tersebut. Mereka mengancam akan membawa aksi ke Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan apabila dalam 1x24 jam tidak ada tindak lanjut terhadap terduga pelaku.
Selain menuntut kejelasan hukum, para pedagang juga menolak rencana relokasi yang dinilai mengancam sumber penghidupan mereka. Pedagang es kelapa di kawasan Benteng Rotterdam mengaku telah puluhan tahun menggantungkan ekonomi keluarga dari aktivitas berdagang di lokasi tersebut.
Menurut mereka, keberadaan lapak selama ini tidak mengganggu akses pejalan kaki maupun aktivitas wisata di kawasan bersejarah tersebut.
Aksi protes yang dimulai sejak pukul 06.00 WITA juga berdampak pada lalu lintas. Massa memblokade sebagian Jalan Hertasning dengan menumpuk puluhan butir kelapa di badan jalan sebagai simbol perlawanan terhadap rencana penggusuran.
Akibatnya, arus kendaraan di sekitar kantor DPRD Makassar mengalami kemacetan panjang selama berjam-jam.
Aliansi PK5 Makassar menegaskan akan terus bertahan dan melanjutkan perlawanan hingga DPRD bersedia menggelar rapat dengar pendapat serta memberikan kepastian terkait nasib para pedagang yang terancam kehilangan mata pencaharian.
Hingga aksi berakhir, situasi di lokasi masih dijaga ketat aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi bentrokan lanjutan.**
