Palembang, MI– Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU bukan semata-mata karena keterbatasan pasokan, melainkan diduga dipicu praktik sindikat dan mafia BBM bersubsidi yang bermain dalam distribusi solar.
Pemerintah Provinsi Sumsel pun bergerak membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi penyaluran BBM dan memutus praktik ilegal tersebut.
Dalam rapat pembahasan penanganan antrean BBM bersubsidi, Herman Deru mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari oknum internal SPBU, operator yang memiliki banyak barcode pengisian, hingga pelaku pengangkut atau "tukang unjal" yang diduga memanfaatkan celah distribusi.
"Persoalan antrean ini sebenarnya klasik. Ada sindikat, baik di internal SPBU, operator yang punya lima barcode, sampai tukang unjal. Apa pun itu, persoalan ini harus diatasi secara komprehensif," tegas Herman Deru.
Menurutnya, praktik tersebut membuat kuota solar di sejumlah SPBU cepat habis sehingga masyarakat yang benar-benar berhak justru kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Bahkan, kondisi antrean panjang itu disebut telah memakan korban jiwa.
Herman Deru meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas terhadap dugaan tindak pidana dalam distribusi BBM, sementara pengawasan distribusi diminta diperkuat bersama BPH Migas.
"Yang pidana silakan polisi, yang di dalam distribusi silakan BPH Migas," katanya.
Ia juga meminta dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Sumsel guna mengetahui titik-titik yang mengalami persoalan distribusi maupun penyimpangan kuota.
Menurutnya, ada SPBU yang kuotanya sudah mencukupi, namun ada pula yang justru melampaui batas penyaluran. Bahkan, sejumlah SPBU disebut enggan menerima pasokan biosolar karena tekanan dari mafia BBM di lapangan.
Untuk memperketat pengawasan, Pemprov Sumsel akan membentuk Satgas Pengawasan Penyaluran BBM yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polantas, serta instansi terkait lainnya.
Satgas tersebut akan bertugas mengawasi distribusi hingga kondisi antrean di lapangan agar penyimpangan dapat segera ditindak.
"Satgas ini akan saya tandatangani. Kita libatkan Satpol PP, Dishub, Polantas dan pihak terkait agar antrean panjang tidak terus terjadi," ujar Herman Deru.
Ia optimistis langkah tersebut mulai menunjukkan hasil dalam beberapa pekan ke depan sehingga antrean kendaraan di SPBU dapat ditekan.
Herman Deru juga meluruskan anggapan bahwa surat edaran pembatasan jam pengisian BBM menjadi penyebab antrean. Ia menegaskan aturan tersebut hanya berlaku di 10 dari 48 SPBU di Kota Palembang yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
Jam pembatasan pun kini diperpanjang dari sebelumnya pukul 22.00–04.00 WIB menjadi pukul 21.00–05.00 WIB.
Sementara terkait pasokan, Pemprov Sumsel belum berencana mengajukan tambahan kuota BBM subsidi untuk tingkat provinsi. Namun, evaluasi tetap akan dilakukan terhadap kebutuhan di masing-masing kabupaten, kota, maupun SPBU.
"Kita berharap dalam minggu-minggu ini sudah terlihat hasilnya. Tidak ada lagi antrean panjang di SPBU," pungkasnya.**
