Medan, MI - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut, Selasa (2/6/2026).
Aksi yang melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan itu sempat memanas. Massa membakar ban bekas dan merobohkan pagar kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja PLN.
Aliansi yang beranggotakan GMNI, GMKI, IMM, dan KAMMI Sumut menilai PLN belum memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban yang memadai terkait insiden blackout yang melanda Pulau Sumatera pada 22 Mei 2026.
Mereka juga menyoroti dampak pemadaman listrik berskala besar tersebut yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengaku kecewa karena tidak ada pimpinan PLN UID Sumut yang menemui mereka secara langsung. Menurut para demonstran, alasan kesibukan terkait perhelatan AFF tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghindari dialog dengan masyarakat.
"Kami merasa jijik melihat pimpinan PLN UID Sumut yang seakan-akan menggunakan perhelatan penting seperti AFF hanya sebagai tameng saja untuk berlindung dari pertanggungjawaban," ujar Akbar Muhadist, perwakilan aliansi.
Selain menuntut penjelasan terkait gangguan listrik, massa juga menyoroti sistem interkoneksi jaringan listrik Sumatera yang dinilai rentan akibat belum tersedianya jaringan cadangan yang memadai. Kondisi ini, menurut mereka, menunjukkan lemahnya kesiapan manajemen PLN dalam mengantisipasi dan menangani krisis energi.
Tak hanya itu, demonstran turut menyinggung sejumlah dugaan kasus korupsi di lingkungan PLN. Salah satunya berkaitan dengan proyek Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Sumut yang diduga menggunakan skema pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari mekanisme tender terbuka. Kasus ini disebut tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, massa juga menyoroti dugaan penggelembungan anggaran jasa konsultan hukum di PLN Pusat senilai Rp13,5 miliar yang disebut melibatkan praktik nepotisme dalam proses pengadaannya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Irham Saddani Rambe, Rahmat Taufiq Pardede, Chrisye Sitorus, dan Armando Sitompul, Aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan PLN.
Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang dinilai gagal menjaga ketahanan energi nasional.
Kemudian, Aliansi menuntut PLN memberikan kompensasi penuh berupa penggantian kerugian ekonomi riil serta potongan tarif listrik otomatis sebesar 100 persen bagi pelanggan yang terdampak blackout.
Aliansi juga meminta General Manager PLN UID Sumut mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan pelayanan dan perlindungan hak-hak konsumen di Sumut.
Di sektor penguatan sistem kelistrikan, massa mendesak percepatan penerapan skema Micro-Grid atau Island Mode guna mewujudkan kemandirian energi daerah sehingga pasokan listrik Sumut tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan transmisi dari luar provinsi.
Aliansi juga meminta Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menelusuri dugaan korupsi dalam proyek SPKLU maupun pengadaan jasa konsultan hukum, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berperan sebagai aktor utama di balik kasus tersebut.
Tak hanya itu, massa turut meminta DPRD Sumut mengambil langkah konkret dengan membentuk tim independen guna melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan infrastruktur transmisi listrik 275 kV di Pulau Sumatera.
"Jangan biarkan kekayaan alam Sumatera terus dikeruk, sementara rakyatnya dibiarkan meraba-raba dalam kegelapan akibat uangnya dirampok oleh para koruptor!" demikian pernyataan massa aksi.
