Medan, MI– Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6/2026), dengan membawa sembilan tuntutan yang menyasar langsung kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan.
Ratusan mahasiswa yang turun ke jalan menilai pemerintah harus segera merespons berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat. Dalam aksi tersebut, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama.
Melalui spanduk dan orasi, mahasiswa mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga BBM serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Mereka menilai kenaikan harga energi berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan semakin menekan daya beli masyarakat.
Selain itu, BEM USU secara tegas meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kalau semua naik, harus ada yang turun," demikian salah satu pesan yang terpampang dalam spanduk aksi mahasiswa.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut transparansi dan efisiensi penggunaan APBN maupun APBD dengan memastikan anggaran negara difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
Dalam aspek hukum dan demokrasi, BEM USU menolak segala bentuk dwifungsi Polri serta mendesak peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Mereka juga meminta pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Isu pendidikan turut menjadi perhatian. Mahasiswa mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengembalikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional agar akses pendidikan berkualitas dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah bertanggung jawab atas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus mengambil langkah tegas memberantas praktik pertambangan ilegal yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan.
BEM USU juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih yang masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah.
Puncaknya, mahasiswa menagih komitmen pemerintah untuk merealisasikan janji pembukaan 19 juta lapangan kerja, yang selama ini menjadi salah satu janji besar pemerintahan saat kampanye.
Aksi yang berlangsung di depan DPRD Sumut tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Hingga sore hari, mahasiswa masih bertahan menyampaikan aspirasi secara bergantian, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau mengalami kepadatan.**
