Jakarta, MI– Proyek pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di Kota Medan terus menuai sorotan. Di tengah harapan menghadirkan transportasi massal modern, proyek tersebut justru memicu keluhan masyarakat akibat kemacetan yang semakin parah, banjir di sekitar lokasi pekerjaan, hingga minimnya pengaturan lalu lintas.
Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, menilai pembangunan transportasi publik memang penting, namun harus didasarkan pada kajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Menurut Ijeck, Kota Medan selama ini sudah menghadapi persoalan kemacetan meski belum memiliki jalur BRT. Karena itu, penerapan sistem yang mengambil sebagian badan jalan harus benar-benar diperhitungkan.
"Kalau memang kajiannya bagus dan efektif, tentu kita apresiasi. Tetapi Medan tanpa bus saja sudah macet, apalagi nanti satu jalur digunakan untuk BRT. Itu harus benar-benar dihitung dampaknya," ujar Ijeck, saat ditemui di Komisi V DPR RI, Senin (6/7/2026).
Ia juga mempertanyakan desain halte yang berada di tengah jalan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan akses penyeberangan yang aman bagi masyarakat tanpa mengganggu kelancaran arus kendaraan.
"Bagaimana masyarakat menuju halte di tengah jalan? Apakah nanti harus ada jembatan penyeberangan? Jangan sampai justru semakin memperlambat laju kendaraan karena ada titik-titik yang membuat arus lalu lintas kembali tersendat," katanya.
Meski demikian, Ijeck menegaskan dirinya tetap mendukung pembangunan transportasi publik selama benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak yang dirasakan warga selama proyek berlangsung.
"Tujuan pembangunan tentu baik dan kita apresiasi. Tetapi jangan sampai selama proses pembangunan justru masyarakat yang harus menanggung beban terlalu besar," ujarnya.
Ijeck juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat sebagai pelaksana proyek dengan pemerintah daerah dalam menangani dampak pembangunan di lapangan.
Menurutnya, proyek strategis seperti BRT tidak mungkin berjalan tanpa persetujuan pemerintah daerah. Karena itu, kedua pihak harus bekerja bersama memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal selama proyek berlangsung.
"Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus jelas sampai proyek ini selesai. Jangan sampai pembangunan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas," tegasnya.
Ia menambahkan, dampak yang muncul saat ini tidak hanya berupa kemacetan, tetapi juga banjir, kerusakan badan jalan, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.
"Sekarang kondisinya sudah banjir. Dampaknya ke mana-mana, bukan hanya macet, tetapi juga merusak badan jalan dan lingkungan di sekitarnya," kata Ijeck.
Warga Keluhkan Kemacetan dan Genangan Air
Keluhan serupa datang dari warga. Aji Manurung, warga Sei Sikambing, mengaku kemacetan di kawasan Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya semakin parah sejak pekerjaan koridor BRT dimulai sekitar satu bulan terakhir.
Menurutnya, sejumlah jalan alternatif yang selama ini menjadi jalur pengurai kemacetan ditutup selama proses pembangunan sehingga seluruh kendaraan menumpuk di ruas jalan utama.
"Sudah hampir satu bulan kondisi ini terjadi. Banyak jalan alternatif ditutup sehingga kendaraan menumpuk di Jalan Gatot Subroto," ujarnya.
Kondisi tersebut semakin memburuk ketika hujan turun. Genangan air di sekitar lokasi proyek membuat arus lalu lintas melambat dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Ia mengaku di beberapa titik air dari area proyek justru mengalir ke badan jalan sehingga membuat permukaan jalan licin dan membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, parkir kendaraan di badan jalan yang masih marak serta minimnya kehadiran petugas Dinas Perhubungan dinilai memperparah kemacetan.
"Yang terlihat hanya petugas proyek. Petugas Dishub hampir tidak ada untuk membantu mengatur lalu lintas," katanya.**
