Oknum Jaksa Disuap, Kapuspenkum Kejagung : Itu Hoaks

  • Whatsapp
Oknum Jaksa Disuap, Kapuspenkum Kejagung : Itu Hoaks
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.[Foto/Ist]

Monitorindonesia.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak memberi penjelasan dan klarifikasi terkait beredarnya video di Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube, terkait penangkapan seorang jaksa adalah berita tidak benar (Hoaks).

Dalam Video tersebut mengaitkan penjelasan Yulianto selaku Kepala Sub. Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kepada media pada tahun 2016.

“Bahwa video penangkapan seorang oknum Jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu dan bukan merupakan pengakuan Jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Sihab,” jelas Leonard dalam keterangan resminya kepada wartawan, Sabtu (20/03/21).

Leonard menambahkan, penangkapan oknum Jaksa oknum AF di Jawa timur terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Jawa Timur.

Pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum Jaksa AF pada video tersebut, adalah Bapak Yulianto yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penangkapan oknum Jaksa AF tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Muhammad Rizieq alias Habib Rizieq Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan.

“Informasi dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak menyebar-luaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoax sebagaimana video yang sedang beredar saat ini,” tegas Leonard.

Seperti yang diketahui, terkait penyebaran berita yang tidak benar (hoaks) atau yang memprovokasi itu tertulis di Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 45A ayat (1) akam diancam pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 milyar. (Fanal Sagala)

Pos terkait