Opini Kejagung Soal Dugaan Investasi Bitcoin Dana Asabri, Bikin Gaduh Pelaku Pasar Modal

  • Whatsapp
Opini Kejagung Soal Dugaan Investasi Bitcoin Dana Asabri, Bikin Gaduh Pelaku Pasar Modal
Bitcoin.

Monitorindonesia.com – Terkait dugaan adanya aliran dana kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) ke dalam bentuk bitcoin yang disampaikan Dirdik pada Jampidum Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Ardiansyah, sangat berbahaya. Bahkan, pernyataan tersebut menggiring opini masyarakat pelaku pasar modal menjadi ragu, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan bursa pasar modal.

“Perlu saya tegaskan bahwa klien kami tidak memiliki kaitan dan tidak pernah berinvestasi pada Bitcoin. Kami sangat keberatan atas pernyataan Dirdik pada Jampidsus Kejagung yang mengaitkan investasi bitcoin terhadap klien kami,” kata tim penasihat hukum Komisaris Utama (Komut) PT Trada Alam Minera (TAM), Heru Hidayat Kresna Hutauruk dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Hal tersebut, lanjut Kresna, membuktikan Dirdik telah melempar pernyataan yang berbau opini, ambigu dan masih sangat premature, sehingga menimbulkan keragu-raguan dan fitnah di tengah masyarakat.

“Statement itu belum jelas berapa nilai pasti transaksinya, dan siapa pihak yang berinvestasi. Dirdik hanya menyebut nama-nama tersangka yang dijerat TPPU tanpa menegaskan tersangka mana yang membeli bitcoin. Itu sangat berbahaya, karena menggiring opini publik seakan-akan klien kami memang berinvestasi bitcoin. Bahkan selama pemeriksaan, klien kami tidak pernah ditanyakan tentang investasi bitcoin,” tegas Kresna.

Pihaknya pun merasa keberatan terhadap penyitaan kapal tanker dan kapal lainnya, yang senantiasa digembor-gemborkan oleh Kejaksaan adalah milik kliennya yang terkait dengan perkara Asabri.

“Padahal sangat jelas pembelian kapal-kapal tersebut merupakan investasi dari perusahan Jepang (Mitsui) dan berasal dari pinjaman bank. Bahkan saat ini juga masih menjadi agunan bank. Mohon dicatat juga bahwa kapal tersebut sudah dimiliki Tram sejak tahun tahun 2012. Jauh sebelum klien kami masuk ke Tram, pada tahun 2017 lalu,” ujarnya.

Terkait proses penyitaan aset kapal tanker, pihaknya menduga Kejaksaan melanggar Pasal 39 KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan terhadap pihak ketiga.

Seperti contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731K/Pdt/2011 menegaskan bahwa objek jaminan kredit yang telah dibebani hak tanggungan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, memiliki hak dan kepentingan yang melekat dan harus mendapat perlindungan hukum.

Kejaksaan Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan penyidikan dan penelusuran aset, lanjut Kresna, seharusnya dapat dengan mudah melihat dari mana asal dana untuk pembelian kapal tersebut. Korps Adhyaksa pun wajib membuktikan adanya aliran dana terkait Asabri terhadap pembelian kapal itu.

“Mengingat faktanya, pembelian kapal tersebut adalah berasal dari invetasi perusahaan Jepang (Mitsui) yang sudah ada jauh sebelum klien kami masuk ke TRAM. Jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara Asabri. Sebagai advokat, kami mendukung proses penegakan hukum terhadap perkara Asabri sehingga nanti pada saatnya dipersidangan klien kami dapat menjelaskan bahwa beliau tidak bersalah,” ujarnya.

Namun bila proses penyidikannya saja sudah amburadul seperti ini, maka sebagai bagian dari pembayar pajak, terus terang dirinya sangat kecewa. Pasalnya, banyak sekali hak kliennya yang dilanggar oleh para penyidik Kejagung dibawah komando Dirdik.

“Termasuk hak untuk mendapat informasi mengapa aset-asetnya disita. Padahal perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan belum berkekuatan hukum tetap. Jika penyitaan dilakukan untuk kepentingan uang pengganti, maka Kejaksaan Agung harus menunggu perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dulu. Itu amanat Undang-Undang, jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum,” pungkasnya. (Ery)

Pos terkait