2021 Masih Menyisakan Benih-benih Instabilitas

RAGAM masalah di bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam) sepanjang tahun 2021 telah direspons dengan bijaksana dan efektif, sehingga stabilitas nasional di masa pandemi sekarang tetap terjaga dan kondusif. Namun, tahun 2021 yang akan segera berakhir masih menyisakan masalah berupa benih-benih instabilitas yang wajib tetap diwaspadai pada tahun 2022 mendatang. Boleh jadi, aspek Polhukam paling menonjol sepanjang tahun ini adalah peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 Maret 2021. Kasus ini menonjol karena bisa dipastikan mengundang perharian komunitas internasional. Ledakan bom ini menyebabkan dua pelakunya tewas, sementara sekitar 20 orang lainnya terluka. Pihak berwajib mengidentifikasi pelaku sebagai anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Pada pekan ketiga Mei 2021, polisi menyatakan bahwa sebanyak 53 terduga teroris menjadi tersangka dalam kasus ledakan bom ini. Menyusul peristiwa ini, pihak berwajib memperluas area investigasi yang berlanjut hingga jelang akhir 2021. Kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri yang dipublikasikan selama bulan-bulan terakhir 2021 ini memberi gambaran sekaligus peringatan kepada semua elemen masyarakat bahwa benih kelompok-kelompok yang coba menciptakan instabilitas itu masih eksis. Karenanya, tetap masih harus diwaspadai sepanjang tahun mendatang. Selain respons atas potensi gangguan oleh kelompok teroris, negara pun telah mengambil sikap sangat tegas atas rangkaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pemerintah mengambil sikap sangat tegas setelah KKB di Papua semakin masif menebar teror, tak hanya kepada warga sipil, tetapi juga terhadap aparatur negara maupun daerah. Salah satu korban jiwa dari aksi teror KKB di Papua adalah Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, almarhum I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Awal Mei 2021, pasukan gabungan TNI-Polri diterjunkan ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Selain upaya melumpuhkan KKB, memulihkan keamanan Papua menjadi prioritas TNI-Polri. Dan, berkat kerja keras masyarakat setempat bersama TNI-Polri, faktor Potensi gangguan dari KKB tidak sedikit pun menyurutkan niat bersama menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON). Luar biasa, karena PON XX 2021 di tanah Papua yang semarak dan meriah berjalan sukses. Jangan lupa bahwa respons berkelanjutan terhadap ledakan bom di depan Katedral Makassar dan kejahatan KKB di Papua dilakukan ketika masyarakat dan pemerintah di semua daerah sedang fokus mengendalikan Pandemi COVID-19. Dan, semua orang juga mencatat bahwa puncak pandemi terjadi Juni-Juli-Agustus 2021, saat TNI-Polri berupaya melumpuhkan KKB di Papua dan memburu para terduga teroris di sejumlah daerah. Tercatat bahwa upaya memburu terduga teroris dan upaya mempersempit ruang gerak KKB di Papua sejauh ini berjalan dengan baik. Dan, dengan keputusan politik yang berani, upaya bersama mengendalikan dan menurunkan kecepatan penularan COVID-19 pun membuahkan hasil yang mengundang decak kagum banyak negara. Selebihnya adalah kegiatan pihak berwajib mengendalikan gangguan terhadap ketertiban umum, utamanya yang terkait dengan aktivitas kelompok-kelompok masyarakat di tengah pandemi. Salah satu kasus yang menonjol adalah respons penegak hukum terhadap kegiatan seorang tokoh agama yang menyebabkan terjadinya kerumunan warga. Kasus ini ditangani dengan bijak, dengan mengedepankan proses hukum. Aspek Politik Aspek politik lainnya yang tak kalah menarik perhatian publik pada 2021 adalah mengemukanya isu tentang figur-figur calon presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. Menyemburkan isu ini terkesan kurang elok karena digoreng saat masyarakat masih gelisah dan cemas akibat Pandemi COVID-19. Tapi, nafsu beberapa kelompok menggoreng isu ini tak mudah lagi dibendung. Tampak bahwa paruh kedua 2021 dijadikan periode pemanasan, karena tahap awal dari keseluruhan proses Pilpres dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 akan dimulai pada Maret 2022. Benih Instabilitas Benih instabilitas dari 2021 yang akan berlanjut di tahun 2022 itu nyata. Asumsinya cukup dengan memaknai kinerja terkini dari Densus 88 Anti-teror Polri. Hingga penghujung 2021, Densus 88 Antiteror telah menangkap 370 orang terduga teroris. Jumlah ini lebih besar dibanding jumlah tangkapan tahun 2020 yang 232 orang. Selain itu, dari operasi pencegahan di Lampung, Densus 88 juga menyita sedikitnya 2.000 kotak amal. Data ini memberi gambaran bahwa upaya pencegahan makin intens dan efektif. Sudah pasti bahwa jumlah tangkapan itu tidak dengan sendirinya bisa diartikan persoalan sudah selesai. Masalah riel-nya tetap mengemuka dan kelanjutan potensi ancamannya akan terus mengintai di tahun mendatang. Sebab, mereka yang sudah ditangkap adalah anggota dari sejumlah jaringan kelompok atau sel teroris. Berarti, masih ada anggota jaringan yang belum tertangkap. Merekalah ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Densus 88 anti-teror dipastikan terus bekerja, sementara kepedulian serta kewaspadaan masyarakat sangat diharapkan. Dari data tadi, kesimpulan lain bisa dikedepankan. Para aktor intelektual yang membentuk kelompok-kelompok teroris di dalam negeri tidak lagi hanya fokus pada rekrutmen anggota baru, melainkan juga aktif mencari dana untuk membiayai ragam kegiatan sel-sel itu. Maka, dengan asumsi bahwa tahun 2022 menjadi periode percepatan pemulihan, aspek Polhukam harus menunjukan kinerja yang mumpuni. Semua potensi ancaman harus diminimalisir, at all cost. Penangkapan sejumlah orang yang berstatus terduga teroris pada tahun ini sudah pasti menimbulkan kemarahan rekan-rekannya. Mereka terus mengintai dan mencari kesempatan untuk melampiaskan dendam dan amarah mereka. Kewaspadaan harus ditingkatkan sejak dini, karena pada tahun mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20. Akan banyak kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi tamu negara. Mereka akan berkumpul di Bali pada penghujung Oktober 2022. KTT G20 Karena KTT G20 sudah terjadwal, forum itu berpotensi menjadi target sasaran dari sel-sel teroris di dalam negeri. Demi popularitas dan publikasi, sudah menjadi kebiasaan para teroris menyasar forum dengan level KTT yang dihadiri banyak kepala negara. Memang, bisa dipastikan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri dan intelijen negara sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir ancaman itu. Terpenting bagi semua elemen masyarakat adalah menyadari bahwa benih-benih instabilitas di tahun mendatang itu nyata. Sehingga, ketika aparat negara menindak para terduga teroris, langkah itu harus dipahami sebagai semata-mata tindakan penegakan hukum. Idealnya, semangat menutup ruang bagi kegiatan teroris harus menjadi tekad bersama. Sebab, para terduga teroris tetap saja berstatus benih instabilitas sekalipun mereka belum beraksi. Pembiaran terhadap benih-benih terorisme di negara ini bisa menjerumuskan masa depan Indonesia ke dalam perangkap negara gagal. Risiko seperti inilah yang harus diperhitungkan semua pihak. Setelah melalui masa-masa sulit sepanjang tahun 2021 akibat pandemi COVID-19, dinamika kehidupan bersama diharapkan semakin membaik di tahun 2022 mendatang. Harapan ini wajar karena faktor pandemi yang terus melandai. Tetapi, harapan itu tidak boleh membuat semua komponen bangsa lengah. Tetaplah waspada; tak hanya waspada pada virus Corona varian Omicron, tetapi juga waspada pada benih-benih instabilitas. Selamat Tahun Baru 2022.*** Penulis: Bambang Soesatyo/Ketua MPR RI/ Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka

Topik:

Bamsoet Ketua MPR RI Catatan Akhir Tahun Polhukam

2021 Masih Menyisakan Benih-benih Instabilitas

Opini Sebelumnya

SK Revisi: Point Menimbang dan Subsidi, Panduan untuk Para Gubernur

Opini Selanjutnya

Indonesia Bangkit dan Maju Tanpa Persatuan, Mungkinkah?

Opini Terkait

Bela Negara Merawat Eksistensi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

Mensesneg Bantah Isu Ketua MPR RI jadi Mendagri: Jangan Bikin Isu

Muzani soal Pemberian Abolisi-Amnesti ke Tom Lembong dan Hasto: Hak Prerogatif Presiden

Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan

Bamsoet Ingatkan Kenaikan Gaji Harus Dibarengi Tindakan Hakim Perkuat Martabat Peradilan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K