Pemerintah Dinilai Menjatuhkan Kredibilitas Indonesia di Mata Dunia

No Name

No Name

Diperbarui 16 April 2022 06:23 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Nahdliyin for World Civilization and Humanity, Kresna Mahzum menilai, Pemerintah telah mempermalukan Bangsa Indonesia di mata dunia dengan adanya unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada Senin (11/4) kemarin. Menurut dia, unjuk rasa mahasiswa itu pastilah dipantau oleh media dalam negeri dan juga luar negeri, sehingga dunia pasti menyaksikannya. “Kita ini kan sedang menjadi pantauan internasional ya, jadi sangat memprihatinkan ya," kata dia kepada wartawan, Jumat (15/4). Apalagi, lanjut dia, walking group G20 ini sudah berjalan. Artinya, bahwa kelompok kerja G20 itu banyak diikuti oleh panitia lokal maupun internasional. Secara otomatis ini akan mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata internasional. "Ya ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya. Mahzum menilai, unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan mahasiswa itu adalah akumulasi kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang selalu saja melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Bahkan kalau saya katakan bahwa rezim saat ini sudah menjatuhkan kredibilitas Bangsa Indonesia di mata internasional,” ujarnya. [caption id="attachment_422974" align="aligncenter" width="300"] Mahasiswa se Bandung Raya gelar aksi hingga larut malam. (Dok/MI)[/caption] Karenanya, Mahzum pun meminta kepada pemerintah untuk berhenti melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kredibilitas Bangsa Indonesia di mata dunia, salah satunya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mahzum menegaskan, pemerintah juga harus lebih peka dan mau mendengarkan masukan serta kritikan dari rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa. “Mahasiswa harus terus menggelorakan idealismenya, harus terus menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan,” katanya. Mahzum pun menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang telah menggelar unjuk rasa tersebut. Sebab, menurut Mahzum, hal itu untuk perbaikan Indonesia ke depannya. “Jadi dalam pandangan kami, adek-adek (mahasiswa) memang harus selalu memberikan kontrol terhadap jalannya Pemerintahan Indonesia. Ini sangat penting dan harus selalu dikedepankan nilai-nilai idealisme, dalam rangka apa? Supaya Indonesia ke depan ini akan menjadi lebih baik,” jelas dia. Selain itu, Mahzum menambahkan, unjuk rasa mahasiswa tersebut juga sebagai langkah mengantisipasi rencana-rencana culas yang mungkin saja sudah dipersiapkan oleh oknum tak bertanggungjawab dalam wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “Apa yang dilakukan adek-adek mahasiswa ini merupakan antisipasi konflik yang harus dilakukan karena pengalaman bahwa yang sudah terjadi pada Omnibus Law kemarin praktis ada semacam skenario-skenario yang tersembunyi. Apa yang dilakukan oleh adek-adek mahasiswa kemarin ini merupakan langkah yang tepat,” ujarnya.

Topik:

Jokowi Pengamat presiden

Opini Sebelumnya

Penegakan Hukum dan Pembaharuan Pemerintahan, Belajar dari Kasus "Eigenrechting" Ade Armando

Opini Selanjutnya

Pertahanan Siber dan Mitigasi Risiko sebagai Konsekuensi Logis Digitalisasi

Opini Terkait

Ekonomi
Poin RUU P2SK: Presiden Bisa Pecat Pejabat BI, OJK, dan LPS (Foto: Ist)

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

2 Oktober 2025 21:53 WIB

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB