Cuti Melahirkan 6 Bulan

No Name

No Name

Diperbarui 21 Juni 2022 19:20 WIB
Oleh: Edy Wuryanto Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jateng III Usulan pemberian hak cuti kepada pekerja perempuan selama 6 bulan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang sedang berjalan di DPR, merupakan sebuah inisiatif riil untuk melindungi pekerja perempuan dan bayi yang dikandung agar lahir sehat dan mendapatkan perawatan pada saat kelahiran hingga proses menyusui. Usulan ini didukung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendorong agar cuti melahirkan di ubah menjadi 6 bulan. Tentunya dukungan dari Ibu Puan Maharani menjadi sikap konsisten Ibu Puan untuk terus meningkatkan perlindungan kepada pekerja perempuan dan bayi yang dikandungnya. Sebelumnya Ibu Puan Maharani sangat mendukung lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memang mendukung perlindungan kepada kaum perempuan. Usulan pemberian hak cuti kepada pekerja perempuan selama 6 bulan ini sangat baik untuk mendukung perlindungan lebih kepada pekerja perempuan dan bayinya, khususnya untuk menurunkan tingkat kematian Ibu dan Bayi serta menurunkan tingkat stunting. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tahun 2020 sebesar 230 per 100 ribu melahirkan, yang angkanya masih jauh dari target millenium development goals (MDGs) yaitu sebesar 102 per 100 ribu peristiwa melahirkan. Sementara itu penurunan Angka kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih berlangsung lambat. Meskipun AKB pada 2020 telah mencapai 21 kematian per 100 ribu kelahiran, namun dengan tren penurunan yang masih lambat diperkirakan juga tidak akan mencapai target SDGs pada 2030 sebesar 12 kematian bayi per 100 ribu kelahiran. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Selama ini cuti melahirkan bagi pekerja perempuan diatur oleh Pasal 82 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Namun dalam pelaksanaannya kerap kali Pekerja perempuan mengambil cuti pada saat akan melahirkan sehingga bisa menggunakan waktu cuti 3 bulan paska melahirkan. Sikap ini tentunya tidak tepat karena Pasal 28 ayat (1) di atas mengamanatkan cuti melahirkan diambil 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Kebiasaan cuti melahirkan pada saat mau melahirkan tersebut kerap kali menggangu proses persalinan dan mengancam Ibu dan bayi yang baru dilahirkan, termasuk waktu untuk menyusui bayi. Pekerja perempuan terus bekerja menjelang melahirkan, dan ini akan mengganggu perkembangan bayi dalam kandungan dan kesiapan Ibu dalam melahirkan. Para pekerja perempuan menilai cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan merupakan waktu yang sempit untuk merawat dan menyusui bayi, sehingga ketentuan ini tidak dilakukan oleh pekerja perempuan. Mengacu pada praktek internasional, sudah banyak negara yang menerapkan cuti melahirkan lebih dari 3 bulan. Denmark menerapkan cuti melahirkan selama 18 minggu, Swedia menerapkan cuti melahirkan selama 480 hari, Islandia menerapkan cuti melahirkan 12 bulan, Serbia menerapkan cuti melahirkan selama 20 minggu, dan India mewajibkan perusahaan untuk memberikan 26 minggu cuti melahirkan. Tentunya dengan alasan perlindungan kepada Ibu dan Bayi dan proses menyusui yang lebih baik lagi serta mengacu pada penerapan cuti melahirkan di bebrapa negara maka usulan cuti melahirkan selama 6 bulan di RUU KIA patut didukung. Semoga AKI dan AKB serta stunting bisa menurun dengan signifikan.

Topik:

DPR DPR RI UU

Opini Sebelumnya

KIB dan Semut Merah Melebur Usung Satu Pasangan Balon Pilpres 2024 Lebih Strategis

Opini Selanjutnya

Meningkatkan Kepesertaan dengan Pengawasan yang Berkualitas

Opini Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

16 jam yang lalu

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

17 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

18 jam yang lalu

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

19 jam yang lalu

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

21 jam yang lalu

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB