Eksploitasi Nikel PT. MSSP, Hutan Kepulauan Boenaga "Murka"

No Name

Diperbarui 8 Juli 2022 15:58 WIB

Eksploitasi Nikel PT. MSSP, Hutan Kepulauan Boenaga "Murka"

Oleh: Ashari Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo Persoalan banjir bandang yang terjadi Di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara merupakan bencana alam yang di akibatkan dari dampak usaha kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah blok Boenaga kepulauan. Berdasarkan informasi, data maupun keterangan dari warga setempat bahwa bencana terjadi saat malam hari (06/07/22) tepatnya sekitar subuh hingga menjelang siang, terdapat sebanyak 12 rumah warga terdampak, gedung Sekolah Dasar termasuk halaman sekolah dan ruas jalan di genangi lumpur berwarna merah kecoklatan setinggi kurang lebih satu meter. Kesaksian masyarakat bahwa lumpur tambang berasal dari operasi produksi di wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP). Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo (EXOH) Ashari menyayangkan, semestinya perusahaan melakukan lebih awal edukasi penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan akan potensi bahaya pencemaran kepada masyarakat. Hal demikian adanya terbalik, justru warga setempat yang seringkali menyampaikan peringatan itu namun ditanggapi dengan enteng. Bentang alam pegunungan Boenaga sebelum di eksploitasi terdapat dua titik utama alur aliran air yang menghubungkan ke laut. Antaranya satu aliran di titik tempat kejadian banjir bandang dan satunya lagi ke arah laut Desa Boedingi. Menanggapi soal aksi cepat penanganan dampak adalah sebagai bentuk penyesalan perusahaan, ambigu yang berlebihan agar menjadi perhatian klasik dengan meyakinkan publik bahwa urusan sudah selesai. Apalagi dengan alibi di katakan bahwa bencana terjadi di luar kehendak pihak perusahaan, seolah-olah menyalahkan faktor alam. Seharusnya cuaca hujan tidak bisa disalahkan, pembuatan kolam pengendapan atau sediment pont, seharusnya di lakukan kajian teknis lingkungan dan kajian geotek, kajian lingkungan dengan melakukan pengambilan data mulai dari pemetaan aliran air, perhitungan ketsmen area penambangan, pengambilan data curah hujan tertinggi, kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan luasan area sediment pont, sedangkan kajian geotek untuk menentukan kestabilan lereng sehingga tidak terjadi longsor. Kalau pengakuan sudah melakukan langkah preventif, lalu bukti kajiannya mana? Apakah sudah ada persetujuan dari kementerian lingkungan hidup dan inspektur tambang? Jika jawaban sepihak seperti itu oleh PT. MSSP, maka di kemudian hari akan terjadi dampak yang lebih besar lagi kelak. Andai kata Masyarakat balik bertanya meminta upaya restorasi lingkungan apakah perusahaan mampu realisasi kan? Kembali kami tegaskan bahwa upaya prenfentif PT. MSSP adalah rangkaian penanganan yang sifatnya sementara sebagai bagian kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan, bukan berarti perkara sudah selesai. Karena kasus semacam ini menyangkut teknis tata kelola pertambangan dan lingkungan, tidak ada undang-undang lingkungan yang menyebutkan baku atur (atur damai) antara perusahaan dengan masyarakat. Maka dari itu, Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di atur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan ditinjau baik dari Sisi Perdata maupun Pidana nya. Kasus banjir bandang dampak dari ulah kegiatan pertambangan PT. MSSP. Perlu tenaga ahli personil dari Kementerian LHK RI khusus bidang ekonomi lingkungan untuk mengkaji serta menghitung seberapa besar kerugian material yang di timbulkan. Kasus perdata semacam mestinya kita pahami bersama bahwa penyelesaian nya bukan soal kemauan pihak perusahaan yang ingin bayar berapa atau sebaliknya masyarakat ingin berapa. Di tinjau dari sisi pidananya, dugaan sementara pun di sinyalir kuat PT. MSSP melakukan eksploitasi tanpa izin lingkungan di karenakan MSSP non izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI. Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara harus tegas untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara aktifitas penambangan sebelum ada kajian teknisnya. Hutan Desa Boenaga Kepulauan murka adalah fakta yang tidak terbantahkan tentang berbagai isu sengkarut nya pertambangan di Sulawesi Tenggara. Kurangnya pengawasan terpadu serta lemahnya penindakan hukum sebagai bukti "Nikel" lahan transaksional.

Topik:

Sulawesi Tenggara PT. MSSP Kabupaten Konawe Utara Boenaga

Eksploitasi Nikel PT. MSSP, Hutan Kepulauan Boenaga "Murka"

Opini Sebelumnya

Kelemahan Survei Elektabilitas Partai dan Peranan Kader

Opini Selanjutnya

Hasil Ombudsman dan Inpres No. 2 Tahun 2021

Opini Terkait

Lembaga Jaringan Aktivis Anoa Nusantara Mendesak Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan ESDM untuk segera Mencabut Legalitas PT GKP

Desakan Evaluasi Kapolres Bombana Mencuat, Diduga Gagal Lindungi Kekayaan Alam dari Tambang Ilegal

Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha

Sejumlah Desa di Muna Barat Nihil Lampu Penerangan PLTS dan Penyediaan Air Bersih, Kemendes PDT akan Evaluasi Pendamping Desa

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K