JAKI Ajukan Jadi Pihak ke 3 Intervensi untuk Menangkan Banding Indonesia Soal Hilirisasi Nikel di WTO

No Name

No Name

Diperbarui 19 Desember 2022 21:01 WIB
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti/Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) PEMERINTAH Indonesia telah putuskan ambil langkah banding paska kekalahannya dalam gugatan Uni Eropa soal hilirisasi menyangkut pelarangan ekspor bijih nikel mentah. Hal ini Pemerintah Negara Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2019 tentang Pelarangan Bijih Nikel yang ditetapkan sejak 1 Januari 2020. Peraturan Menteri ini digugat oleh Komisi Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) dalam Panel WTO yang didasari Pasal XI ayat 1 yang intinya menyebut tidak ada pelarangan impor ekspor produk apapun (dapat dibaca selengkapnya dalam The General Agreement on Tatiffs and Trade, GATT 1947). Menanggapi persoalan ini, kami dari JAKI Kemanusiaan Inisiatif yang biasa disebut JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)secara inisiatif akan ajukan diri sebagai Pihak ke 3 Intervensi mewakili Kelompok Masyarakat Sipil untuk berpartisipasi memenangkan upaya Banding Indonesia di Badan Banding WTO. Upaya ini merupakan bentuk partisipasi publik terhadap Pemerintah dalam memperjuangkan hilirisasi produksi nikel di Indonesia. Keterlibatan JAKI sebagai Pihak ke 3 ini dalam Panel Banding antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa akan kami sampaikan melalui tindakan Amicus Curiae. Pengajuan ini akan kami sampaikan melalui Appellate Body, dimana diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan DSU (Dispute Settlement Understanding) atau Perjanjian yang tercakup sesuai Pasal 17 ayat 9. Selain itu menurut Pasal 13 DSU, Badan Banding dapat mencari informasi yang relevan. Tentu dalam hal inisiatif JAKI sebagai Organisasi Masyarakat Sipil, memiliki keterkaitan hukum dengan Pemerintah Negara Indonesia dalam mendorong sistem tatanan global yang bersifat multinasional dan bukan bersifat globalisasi yang menghasilkan kehancuran demokrasi nasional dan internasional. Disini peran masyarakat sipil untuk mendorong terjadinya demokratisasi dalam globalisasi. Kami berpikir dengan adanya Pihak ke 3 Intervensi melalui Amivus Curiae ini, Panelis Badan Banding dapat memutuskan keputusan setara yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sehingga berdampak pada kemajuan di tingkat lokal, nasional dan global dalam hal hilirisasi produksi nikel di Indonesia. Untuk memastikan keterkaitan hukum ini, organisasi kami JAKI, telah berkirim surat ke Presiden pada 8 Desember 2022. Kami juga akan menggalang dan menginternasionalisasi permasalahan ini ke jaringan organisasi masyarakat sipil global untuk membuat komunike bersama melalui konsensus demokratisasi dalam globalisasi produk perdagangan. Hal ini akan kami dorong melalui gerakan People to People untuk memenangkan Indonesia yang menghasilkan keuntungam bersama untuk Rakyat Indonesia dan Warga Dunia.

Topik:

gugatan Uni Eropa Nikel JAKI

Opini Sebelumnya

Pemerataan Jaringan internet dan Konektivitas Digital yang Murah

Opini Selanjutnya

Pernyataan OTT-OTT Tidak Bagus Berpotensi Melemahkan KPK

Opini Terkait

Ekonomi
Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia (Foto: Ist)

Benarkah AS Desak RI Hapus Larangan Ekspor Nikel?

23 Juli 2025 17:21 WIB

Nasional
Amin Ak (Dok. MI)

IMC Pelita Logistik Diduga Terafiliasi Israel, DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas

12 Juni 2025 09:11 WIB

Hukum
Tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, 1 Maret 2025. (Foto: Dok. Greenpeace)

PT Gag Nikel, Kawei Sejahtera Mining dan Mulia Raymond Perkasa dalam Bidikan Ditjen Gakkum Kehutanan

8 Juni 2025 16:58 WIB

Hukum
Penambangan nikel PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, 4 Mei 2025.

Perusahaan Penambang di Raja Ampat Harus Disanksi Hukum!

8 Juni 2025 12:33 WIB

Ekonomi
Tambang Nikel di Raja Ampat (Foto: Istimewa)

Operasional PT Gag Nikel Disetop: Anak Usaha Antam Kelola Tambang Nikel di Raja Ampat

8 Juni 2025 12:08 WIB

Nasional
Rofik Hananto (Dok. MI)

DPR: Tambang Nikel Ancam Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, Harus Dihentikan!

7 Juni 2025 08:48 WIB