Pak Menteri! Digitalisasi Bukan Obat Mujarab Mencegah Korupsi
![No Name](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg)
No Name
Diperbarui
22 Desember 2022 01:17 WIB
![Pak Menteri! Digitalisasi Bukan Obat Mujarab Mencegah Korupsi](https://monitorindonesia.com/2021/02/Emrus-2.jpg)
SANGAT tepat dan bagus bila membangun sistem manajemen digitalisasi mencegah korupsi. Namun itu hanya sebagai alat bantu mencegah korupsi. Sebab, harus diketahui bahwa digitalisasi bukan panasea (obat mujarab) mencegah perilaku korupsi.
Sekali lagi digitalisasi bukan solusi tunggal. Banyak variabel sosial terlibat dan saling terkait satu dengan yang lain untuk mencegah korupsi.
Dua diantaranya, penegakan hukum anti korupsi oleh lembaga anti rasuah dan keteladanan seorang menteri, seperti jangan sampai kekayaan seorang menteri bertengger signifikan di tengah dia mencurahkan pikiran, tenaga dan waktu secara total memimpin kementerian dibanding sebelum menteri.
Jadi, sangat tidak tepat pendapat mengatakan bahwa jika sudah digitalisasi siapa yang berani korupsi (melawan). Sebab, korupsi produk konstruksi sosial sebagai a-budaya dan a- sejarah. Misalnya, mulai dari pemberian upeti, pungutan liar (pungli), hingga "jatah-jatahan" dari diskresi relasi kuasa.
Anggaplah sistem digitalisasi sudah benar-benar teruji handal sebagai salah satu alat mencegah korupsi, bisa saja korupsi menurun. Dengan demikian, pasti pula OTT-OTT KPK akan berkurang atau landai dengan sendirinya. Tidak perlu dikatakan, sedikit-sedikit OTT-OTT dan OTT-OTT nembuat posisi negara jelek di mata negara lain.
Selain itu, pandangan yang mengatakan bahwa digitalisasi mampu mencegah korupsi sangat mekanistis.
Asumsinya, manusia (pejabat publik) diposisikan sebagai benda atau objek atau mesin sama dengan digitalisasi yang bergerak atas dasar stimuli semata yang "diperintahkan" oleh variabel penyebab.
Padahal, tidak demikian. Manusia itu, termasuk pejabat publik merupakan aktor sosial yang mengendalikan sistem digitalisasi tersebut. Sebagai aktor, setiap manusia punya kehendak bebas. Karena itu, relasi-relasi antar aktor sosial acapkali berlangsung "di panggung belakang".
Relasi panggung belakang inilah mengendalikan atau "mengatur" sistem digitalisasi dengan menggunakan diskresi-diskresi yang dimiliki manusia (pejabat publik). Sebab, sebaik apapun digitalisasi, ia tetap alat yang dikendalikan manusia yang berada di balik sistem digitalisasi tersebut.
Di China, misalnya, semakin sepi OTT-OTT karena orang semakin takut korupsi atau "mencuri" uang negara sebagai konsekuensi penegakan hukum yang dilakukan lembaga pemberantasan korupsi dan pembangunan sistem digitalisasi. Posisi lembaga anti rasuah sangat kuat tidak dilemahkan oleh pernyataan pejabat publik dengan melontarkan pesan bahwa OTT-OTT tidak baik untuk negeri
Penulis: Emrus Sihombing - Komunikolog Indonesia
Opini Selanjutnya
Opini Terkait
Hukum
![Usai Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Polisi Usut Pemerasan Oknum Anggota KPK Terhadap ASN Disdik Kabupaten Bogor Pegawai KPK gadungan, Yusup Sulaeman (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pegawai-kpk-gadungan-yusup-sulaeman.webp)
Usai Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Polisi Usut Pemerasan Oknum Anggota KPK Terhadap ASN Disdik Kabupaten Bogor
7 jam yang lalu
Hukum
![Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Bondohula Mangkrak, Dana Hibah Kementerian ESDM ke Pemda Sumba Barat Rp 30 Miliar KPK menemukan aset daerah di Sumba Barat mangkrak, Pemda setempat diminta tegas tindaklanjut (Foto: Dok KPK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-menemukan-aset-daerah-di-sumba-barat-mangkrak-pemda-setempat-diminta-tegas-tindaklanjut-foto-dok-kpk.webp)
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Bondohula Mangkrak, Dana Hibah Kementerian ESDM ke Pemda Sumba Barat Rp 30 Miliar
10 jam yang lalu
Hukum
![KPK Usut Dugaan Keterlibatan Ernie Meike Torondek di Kasus Suaminya Rafael Alun Trisambodo Rafael Alun Trisambodo (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/5edeaae5-db0f-43e5-8d03-db0d53f14ae9.jpg)
KPK Usut Dugaan Keterlibatan Ernie Meike Torondek di Kasus Suaminya Rafael Alun Trisambodo
11 jam yang lalu
Hukum
![KPK Usut Aliran Dana yang Digunakan Mbak Ita untuk Nyalon Walkot Semarang, Pekan Depan Diperiksa! Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Foto: MI/Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-1.webp)
KPK Usut Aliran Dana yang Digunakan Mbak Ita untuk Nyalon Walkot Semarang, Pekan Depan Diperiksa!
19 jam yang lalu
Hukum
![KPK Usut Dugaan Aliran Uang Rp 10 Miliar dan Rp 400 Juta per Bulan kepada Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Moment Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono melongo saat membantah menerima uang Rp 10 miliar dan 400 juta terkait kasus dugaan korupsi di PT Telkom (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sakti-wahyu-trenggono-1.webp)
KPK Usut Dugaan Aliran Uang Rp 10 Miliar dan Rp 400 Juta per Bulan kepada Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono
23 jam yang lalu