Pak Menteri! Digitalisasi Bukan Obat Mujarab Mencegah Korupsi

No Name

No Name

Diperbarui 22 Desember 2022 01:17 WIB
SANGAT tepat dan bagus bila membangun sistem manajemen digitalisasi mencegah korupsi. Namun itu hanya sebagai alat bantu mencegah korupsi. Sebab, harus diketahui bahwa digitalisasi bukan panasea (obat mujarab) mencegah perilaku korupsi. Sekali lagi digitalisasi bukan solusi tunggal. Banyak variabel sosial terlibat dan saling terkait satu dengan yang lain untuk mencegah korupsi. Dua diantaranya, penegakan hukum anti korupsi oleh lembaga anti rasuah dan keteladanan seorang menteri, seperti jangan sampai kekayaan seorang menteri bertengger signifikan di tengah dia mencurahkan pikiran, tenaga dan waktu secara total memimpin kementerian dibanding sebelum menteri. Jadi, sangat tidak tepat pendapat mengatakan bahwa jika sudah digitalisasi siapa yang berani korupsi (melawan). Sebab, korupsi produk konstruksi sosial sebagai a-budaya dan a- sejarah. Misalnya, mulai dari pemberian upeti, pungutan liar (pungli), hingga "jatah-jatahan" dari diskresi relasi kuasa. Anggaplah sistem digitalisasi sudah benar-benar teruji handal sebagai salah satu alat mencegah korupsi, bisa saja korupsi menurun. Dengan demikian, pasti pula OTT-OTT KPK akan berkurang atau landai dengan sendirinya. Tidak perlu dikatakan, sedikit-sedikit OTT-OTT dan OTT-OTT nembuat posisi negara jelek di mata negara lain. Selain itu, pandangan yang mengatakan bahwa digitalisasi mampu mencegah korupsi sangat mekanistis. Asumsinya, manusia (pejabat publik) diposisikan sebagai benda atau objek atau mesin sama dengan digitalisasi yang bergerak atas dasar stimuli semata yang "diperintahkan" oleh variabel penyebab. Padahal, tidak demikian. Manusia itu, termasuk pejabat publik merupakan aktor sosial yang mengendalikan sistem digitalisasi tersebut. Sebagai aktor, setiap manusia punya kehendak bebas. Karena itu, relasi-relasi antar aktor sosial acapkali berlangsung "di panggung belakang". Relasi panggung belakang inilah mengendalikan atau "mengatur" sistem digitalisasi dengan menggunakan diskresi-diskresi yang dimiliki manusia (pejabat publik). Sebab, sebaik apapun digitalisasi, ia tetap alat yang dikendalikan manusia yang berada di balik sistem digitalisasi tersebut. Di China, misalnya, semakin sepi OTT-OTT karena orang semakin takut korupsi atau "mencuri" uang negara sebagai konsekuensi penegakan hukum yang dilakukan lembaga pemberantasan korupsi dan pembangunan sistem digitalisasi. Posisi lembaga anti rasuah sangat kuat tidak dilemahkan oleh pernyataan pejabat publik dengan melontarkan pesan bahwa OTT-OTT tidak baik untuk negeri Penulis: Emrus Sihombing - Komunikolog Indonesia

Topik:

KPK Emrus Sihombing pencegahan korupsi digitalisasi

Opini Sebelumnya

JAKI Siap Bongkar Platform Ilegal Kejahatan Keuangan Global di Indonesia

Opini Selanjutnya

Empat Alasan Kuat Proyek Kereta Cepat Merugikan Keuangan Negara

Opini Terkait

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

3 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

10 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

11 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

13 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Massa Geruduk KPK: Tangkap dan Adili Jokowi!

14 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

14 jam yang lalu