Pak Menteri! Digitalisasi Bukan Obat Mujarab Mencegah Korupsi

No Name

No Name

Diperbarui 22 Desember 2022 01:17 WIB
SANGAT tepat dan bagus bila membangun sistem manajemen digitalisasi mencegah korupsi. Namun itu hanya sebagai alat bantu mencegah korupsi. Sebab, harus diketahui bahwa digitalisasi bukan panasea (obat mujarab) mencegah perilaku korupsi. Sekali lagi digitalisasi bukan solusi tunggal. Banyak variabel sosial terlibat dan saling terkait satu dengan yang lain untuk mencegah korupsi. Dua diantaranya, penegakan hukum anti korupsi oleh lembaga anti rasuah dan keteladanan seorang menteri, seperti jangan sampai kekayaan seorang menteri bertengger signifikan di tengah dia mencurahkan pikiran, tenaga dan waktu secara total memimpin kementerian dibanding sebelum menteri. Jadi, sangat tidak tepat pendapat mengatakan bahwa jika sudah digitalisasi siapa yang berani korupsi (melawan). Sebab, korupsi produk konstruksi sosial sebagai a-budaya dan a- sejarah. Misalnya, mulai dari pemberian upeti, pungutan liar (pungli), hingga "jatah-jatahan" dari diskresi relasi kuasa. Anggaplah sistem digitalisasi sudah benar-benar teruji handal sebagai salah satu alat mencegah korupsi, bisa saja korupsi menurun. Dengan demikian, pasti pula OTT-OTT KPK akan berkurang atau landai dengan sendirinya. Tidak perlu dikatakan, sedikit-sedikit OTT-OTT dan OTT-OTT nembuat posisi negara jelek di mata negara lain. Selain itu, pandangan yang mengatakan bahwa digitalisasi mampu mencegah korupsi sangat mekanistis. Asumsinya, manusia (pejabat publik) diposisikan sebagai benda atau objek atau mesin sama dengan digitalisasi yang bergerak atas dasar stimuli semata yang "diperintahkan" oleh variabel penyebab. Padahal, tidak demikian. Manusia itu, termasuk pejabat publik merupakan aktor sosial yang mengendalikan sistem digitalisasi tersebut. Sebagai aktor, setiap manusia punya kehendak bebas. Karena itu, relasi-relasi antar aktor sosial acapkali berlangsung "di panggung belakang". Relasi panggung belakang inilah mengendalikan atau "mengatur" sistem digitalisasi dengan menggunakan diskresi-diskresi yang dimiliki manusia (pejabat publik). Sebab, sebaik apapun digitalisasi, ia tetap alat yang dikendalikan manusia yang berada di balik sistem digitalisasi tersebut. Di China, misalnya, semakin sepi OTT-OTT karena orang semakin takut korupsi atau "mencuri" uang negara sebagai konsekuensi penegakan hukum yang dilakukan lembaga pemberantasan korupsi dan pembangunan sistem digitalisasi. Posisi lembaga anti rasuah sangat kuat tidak dilemahkan oleh pernyataan pejabat publik dengan melontarkan pesan bahwa OTT-OTT tidak baik untuk negeri Penulis: Emrus Sihombing - Komunikolog Indonesia

Topik:

KPK Emrus Sihombing pencegahan korupsi digitalisasi

Opini Sebelumnya

JAKI Siap Bongkar Platform Ilegal Kejahatan Keuangan Global di Indonesia

Opini Selanjutnya

Empat Alasan Kuat Proyek Kereta Cepat Merugikan Keuangan Negara

Opini Terkait

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

10 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

11 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

16 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

17 jam yang lalu