DPR Menolak Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

No Name

Diperbarui 20 Februari 2023 13:58 WIB

DPR Menolak Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Oleh: Anthony Budiawan/Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) [caption id="attachment_497728" align="alignnone" width="684"] Anthony Budiawan (Foto: Doc MI)[/caption] PERINTAH Mahkamah Konstitusi diabaikan. Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional (bersyarat) dan harus diperbaiki, dijawab pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada 30 Desember 2022. Terkesan, pemerintah tidak menghormati Mahkamah Konstitusi, bahkan terkesan membangkang perintah Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang “memberhentikan” presiden, atas permintaan DPR. Seolah-olah pemerintah sebagai lembaga eksekutif lebih berkuasa dari lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Perppu merupakan wewenang yang diberikan kepada Presiden dalam hal ada kondisi darurat, dan tidak ada undang-undang yang memadai untuk menghadapi kondisi darurat tersebut. Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria untuk diterbitkan Perppu, karena memang tidak ada kondisi darurat atau kegentingan memaksa, yang kemudian dimanipulasi untuk diada-adakan. Setelah Perppu diterbitkan, Perppu hanya berlaku sementara sampai mendapat persetujuan dari DPR untuk disahkan menjadi UU. Karena Perppu terkait kondisi darurat, maka DPR wajib memberi persetujuan secepatnya, yaitu, dalam persidangan yang berikutnya. Pasal 22 konstitusi berbuny; (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Kalau DPR tidak menyetujui Perppu dalam persidangan berikutnya, berarti DPR berpendapat tidak ada kondisi darurat seperti dimaksud dalam Perppu. Artinya, DPR menolak Perppu. Perppu Cipta Kerja diterbitkan pada 30 Desember 2022. Ketika itu DPR sedang reses sampai 9 Januari 2023, dan baru kembali ke masa persidangan berikutnya, masa persidangan III, pada 10 Januari hingga 16 Februari 2023. Ternyata, sidang paripurna DPR pada 16 Februari 2023 tidak membahas Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Artinya, DPR menolak Perppu Cipta Kerja, dan menurut konstitusi Perppu tersebut harus dicabut. Sebagai konsekuensi, UU terkait Cipta Kerja sudah tidak berlaku lagi: UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja tidak berlaku lagi. Yang berlaku saat ini adalah semua undang-undang awal tersebut, seperti sebelum ditetapkan UU Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja yang inkonstitusional dan tidak disahkan menjadi UU. #DPR Menolak Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Topik:

DPR Perppu Cipta Kerja

DPR Menolak Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Opini Sebelumnya

Replika Korupsi Kebijakan Thailand di Indonesia, Akankah Berakhir Sama?

Opini Selanjutnya

Butuh Haluan Negara untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Opini Terkait

Kejati Sumut Periksa Anggota DPR Ashari Tambunan soal Korupsi PTPN I

Presiden Prabowo Serahkan 16 Nama Calon Anggota Dewan Energi Nasional ke DPR

MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Masih jadi Anggota DPR

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K