Dorong Resolusi Papua

No Name

No Name

Diperbarui 23 April 2023 11:28 WIB
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) Persoalan Papua baik menyangkut pertahanan dan keamanan (Hankam), politik serta diplomasi di tingkat nasional dan internasional, Negara Indonesia bergantung pada Keputusan Tertinggi Presiden Indonesia. Hal ini yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Soeharto. Bagi kami pribadi dalam konteks Negara, menyangkut kedaulatan Negara dalam hankam, politik dan diplomasi dibutuhkan 3 lini penyelesaian yang sesuai hukum humaniter nasional dan internasional. Senjata diselesaikan dengan senjata, politik dengan politik dan diplomasi dengan diplomasi. Akan tetapi titik puncak pencapaiannya adalah resolusi perdamaian. Oleh karena itu dalam hal penyelesaian senjata dengan senjata diperlukan Operasi Demiliterisasi TPNPB secara khusus. Sekaligus pararel dengan upaya politik dan diplomasi di tingkat nasional dan internasional. Kenapa tidak hanya dengan penyelesaian nasional, karena basis hukum menyangkut Papua sebagai bagian Indonesia didasari oleh hukum Internasional, Resolusi PBB No.2504 yang beralaskan hukum New York Agreement 1962, dimana dalam perundingan New York Agreement tersebut, akhirnya disepakati bahwa Belanda menyerahkan Papua ke UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang diputuskan keberadaan UNTEA di Papua melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 yang mulai berlaku pada 21 September 1962. Penyerahan Belanda ini adalah jawaban dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Resolusi Papua ini sangat dibutuhkan Indonesia untuk 2 hal sangat penting bagi Indonesia yaitu: 1. Pengakuan secara Yuridis (de jure) Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 2. Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang merupakan Kota Global berkedaulatan penuh Nasional Indonesia. Khusus tentang IKN dibutuhkan manifesto nasional dalam kerangka NKRI dalam hal Tata Negara Indonesia Nusantara. Karena Nusantara dalam Ibu Kota Negara Indonesia menguatkan Indonesia sebagai Negara Nasional sekaligus Negara Global yang terletak diantara 2 samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, dengan Konstruksi Sistem Negara Indonesia sesuai Pembukaan UUD 45. ***

Topik:

Papua Dorong Resolusi Papua

Opini Sebelumnya

Konspirasi Kepala Daerah Gadaikan Aset Pemda

Opini Selanjutnya

Mengurai Pemudik Menyeberang dari Jawa Menuju Sumatera 

Opini Terkait

Ekonomi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung (Foto: Ist)

Kementerian ESDM Targetkan Papua Mulai Produksi Bioetanol pada 2027

8 Agustus 2025 15:17 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Dapat Mandat Khusus dari Prabowo, Wapres Gibran Bakal Berkantor di Papua

8 Juli 2025 17:05 WIB

Nasional
Ilustrasi (Foto: Ist)

Istri Selingkuh Picu Aksi Brutal KKB: 3 Warga Tewas, Patroli Diperketat di Puncak

20 Juni 2025 18:25 WIB

Hukum
Ilustrasi Pesawat Jet Pribadi

Bawa 19 Koper Duit! Jet Pribadi Hasil Korupsi Dana Oprasional Papua Dibeli Cash

17 Juni 2025 11:44 WIB

Nasional
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah (Foto: Ist)

Ketua Komnas HAM Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Timbulkan Pelanggran HAM

14 Juni 2025 17:59 WIB

Nasional
Aktris Cinta Laura (Foto: Ist)

Cinta Laura Kritik Keras Tambang Nikel di Raja Ampat: Capek Denger "Ini Demi Kemajuan Bangsa"

13 Juni 2025 13:50 WIB