Otoritas Hukum Tindak Pidana Korupsi Anggota TNI Aktif

Oleh: Kurnia Zakaria/Alumni UI/Dosen Pascasarjana Universitas Ibnu Chaldun Jakarta/Advokat Senior DASAR hukum pemeriksaan perkara pidana koneksitas diatur dalam pasal 89 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto pasal 16 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 42 ayat (2) UU No.34 tahun 2004 tentang TNI agar ada keragaman dan harmonisasi ketentuan acara pemeriksaan koneksitas. Dalam pemeriksaan perlu adanya penyidikan gabungan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tiga proyek Badan SAR Nasional/Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tahun 2021-2023. Pelaku sipil diajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri), sedangkan pelaku anggota TNI aktif diajukan ke Peradilan Militer (Mahkamah Militer dan Sidang Kehormatan Militer). Memang penyidik dari KPK ataupun dari Kejaksaan maupun dari kepolisian dalam kasus tipikor harus mengingat kegagalan penuntutan dalam beberapa perkara koneksitas karena kesalahan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan kurang koordinasi atau tidak melibatkan Oditur Militer (Puspom TNI) antara lain: 1. Kasus duaagn korupsi Pertamina Kilang Minyak Balongan Indramayu Jawa Barat, saat itu era tahun 2000 menyangkut Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Marsekal Madya TNI Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita , M.Eng. BEBAS Karena Tidak Sahnya Penyelidikan dan Penyidikan sesuai Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan No.11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel tanggal 2 Mei 2001 jo Putusan Kasasi MA Np.35.K/Pid/2002 tanggal 6 Maret 2002 dimana dalam pasal 26 jo pasal 27 UU Np.3 Tahun 1971. Adalah Tipikor yang dilakukan anggota TNI aktif (saat itu Mentamben Ginandjar Kartasasmita) masih anggota TNI AU berpangkat Marsekal Madya, karena Dwifungsi ABRI masih berlaku) bersama-sama dengan Pejabat Sipil maka tugas Penyidik harus Koneksitas yang terdiri dari Penyidik Militer (Puspom/Polisi Militer sebagai Oditur Militer) dan Penyidik Sipil (Polisi/Kejaksaan) yang dipimpin dan dikoordinir Jaksa Agung. 2. Kasus dugaan korupsi proyek Pengadaan Satelit Monitor dan Drone Bakamla Tahun anggaran 2016 yang didanai APBN menyangkut dugaan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedowo tidak terbukti terlibat karena sudah memberikan arahan yang benar dan sempat dihubungi pelaku Tipikor Sipil Anggota DPR Komisi I Fayakhun Andriadi (fraksi Partai Golkar) tetapi terbukti Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Novel Hasan dan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran (PPK) dan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo Bakamla bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. 3. Kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan 4 unit Helikopter MI.17 TNI Angkatan Darat buatan Rusia tahun anggaran 2005 oleh terdakwa Brigjen (Purn) Prihandono Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perencanaan Sistem Petrtahanan Departemen Pertahanan divonis bersalah oleh Pengadilan Koneksitas PN Jakarta Pusat 11/10/2007 yang dianggap terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan jasa. 4. Kasus dugaan korupsi 3 proyek yang melibatkan Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfianto yang diduga menerima suap dan gratifikasi (Dana Komando Basarnas) sebesar Rp 88,3 miliar dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto dalam pengaturan tender proyek dan merekayasa proses e-lelang (e-procurement) dimana ada fee 10% sebagai dana komando. - Proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan pagu proyek Rp 9,9 miliar - Proyek pengadaan public safety diving equiment pagu proyek 17,4 miliar rupiah - Proyek pengadan kendaraan kendali jarak jauh (remote operated vehicle (ROV) untuk Kapal negara (KN) SAR Ganesha tahun anggaran 2023-2024 dengan pagu proyek Rp 89.9 miliar. Para tersangka lain yang tertangkap adalah pemenang proyek pertama Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati Marilya, Komisaris Utama PT. Multi Grafika Sejati Mulsunadi Gunawan pemenang proyek pertama dan Dirut PT. Kindah Abadi Utama Roni Aidil pemenang proyek kedua dan ketiga. Dalam Teori Donald Cressey tahun 1956 Farau Triangle, tiga alasan orang melakukan kecurangan bisnis seperti persekongkolan lelang proyek karena alasan (1) Tekanan, (2) Kesempatan (3) Justifikasi atau pembenaran. Dalam melakukan kecurangan saling berhubungan dalam segitiga setan/tikus koruptor dimana bila ingin proyek harus ijon/bayar didepan seperti gratifikasi bonus, fasilitas maupun hadiah yang harus diberikan sejak awal pertemanan bisnis kepada para pemimpin instansi/lntitusi. Sedangkan Pejabat memanfaatkan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dan penentu pengguna anggaran APBN maupun APBD. Sedangkan ada dalih kepantasan pejabat mendapatkan fasilitas, jatah dan prioritas sejak awal agar semua urusan dan proyek berjalan lancar. Sedangkan ada dalih para Pengusaha harus mendekat kepada pejabat bila ingin usahanya berkembang, Jadi proyek sudah bermasalah sejak perencanaan. Vonis putusan koruptor rendah dan ada kemungkinan bila mengajukan upaya hukum vonis penjara berkurang dan kurang cukup bukti (alat bukti lemah) dan kemampuan aparat penegak hukum kurang mumpuni dalam pengolahan pemeriksaan peradilan pidana Tipikor secara terpadu. Persaingan antar lembaga aparat penegak hukum Polisi, Kejaksaan, KPK maupun Oditur Militer kental sekali kurang Koordinasi dan saling bersaing. Dalam teori Fraud Hexagon yang dikemukakan Greorgios L. Vousinas tahun 2016: 1. Stimulus (Pressure) pelaku melakukan kejahatan karena didorong tekanan target dan kebutuhan yang mendesak sedangkan kewajiban pengusaha mendesak dan pinjaman kredit harus dilunasi. 2. Capability (Kapasitas) adalah kemampuan pelaku usaha melakukan kecurangan dipengaruhi conflict interest. 3. Opportunity (Peluang) dimana ada kelemahan pengawasan dan merekaya perencanaan. 4. Rationalization (Pembenaran) dimana pengusaha sudah memberikan jasa dan materui berhak juga memperoleh pembagian keuntungan yang lebih besar daripada yang lain 5. Ego(Arrogance) dimana kerakusan dan ketamakan seseorang yang tidak pernah puas dan cukup. 6. Collusion (Kolusi) merujuk kepada perjanjian kedua belah pihak dengan tujuan mencari keuntungan dan kerakusan yang sangat merugikan pihak ketiga dan masyarakat. Sudah jelas kasus OTT Basarnas harus ada penyidikan maupun penuntutan gabungan KPK dan Oditur Militer. Pengadilan Tipikor juga harus bersifat Koneksitas seperti dalam kasus diatas. Artinya kemampuan antar lembaga aparat penegak hukum harus bersifat Koordinasi dan menghilangkan Superioritas yang tidak perlu membuat rakyat bingung, karena untuk hidup layak dan pangan papan dan sandang mencukupi sangat sulit. Nilai uang rupiah makin tak bernilai sehingga Pemerintah sendiri buat isu meresahkan adanya redominasi mata uang 1 mata uang dimana uang Ro. 1.000,00 cukup ditulis 1k hampir mirip dengan devaluasi (penurunan mata uang rupiah dengan mata uang asing seperti dengan dolar Amerika dan Uero) padahal "k" menunjukkan kilo artinya berat satuan bukan besaran stauan atau nilai barang. Inflasi seakan-akan didepan mata padahal kita baru pulih dari Pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 dan Krisis Moneter 1998 dan 2008. Polemik pimpinan komisioner meminta maaf dan menyatakan para Penyidik Khilaf ke Puspom TNI sebetulnya pengalihan isu dimana proses tipikor Basarnas apakah pejabat instansi/institusi pemerintahan lainnya? Maupun anggota dewan legislatif tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Dimana anggaran pasti sudah sejak awal perencanaan anggaran. Ataukah KPK takut Kepala Basarnas “dilindungi oleh institusi militer karena sebagai perwira tinggi aktif.” Hanya waktu yang membuktikan apakah janji Danpuspom TNI dan Ketua KPK terbukti atau tidak? Disclaimer: Monitorindonesia.com tidak bertanggung-jawab atas kiriman artikel langsung dari pembaca dalam rubrikasi forum atau opini.