Menanti Legacy Presiden Jokowi untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No Name

No Name

Diperbarui 16 Agustus 2023 11:48 WIB
Oleh: Timboel Siregar/Sekjen OPSI PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan nota keuangan di Gedung MPR/DPR pada hari ini, Rabu (16/8), pada sidang paripurna DPR RAPBN Tahun Anggaran 2024, yang digelar bersamaan dengan sidang tahunan MPR. Ini merupakan tradisi tahunan yang digelar satu hari sebelum Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. Nota keuangan merupakan dokumen yang menjelaskan tentang Undang-Undang APBN. Di dalamnya disajikan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dilakukan pemerintah dalam satu periode anggaran. Rencana belanja negara juga masuk menjadi bagian nota keuangan ini dan akan dijelaskan rincian pengeluaran pemerintah yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan sektor lainnya. Salah satu pengeluaran Pemerintah yang diharapkan disebutkan Presiden pada hari ini, yang sudah dinanti selama 5 tahun ini, adalah alokasi anggaran APBN untuk pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu, khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ini artinya jaminan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lalu Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 memerintahkan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal ini pun menekankan pada pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Implementasi Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu adalah amanat Pasal 14 dan 17 UU SJSN, dan dalam RPJMN 2020 - 2024 Presiden Jokowi sudah menjanjikan implementasi Program JKK dan JKm bagi masyarakat miskin dan tidak mampu paling lambat 1 Januari 2024. Ada 6 program Jaminan sosial saat ini, namun penyelenggaraan Jaminan sosial untuk rakyat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan Pemerintah baru untuk program JKN, sementara untuk program Jaminan sosial Ketenagakerjaan belum terlaksana. Bappenas dan DJSN sudah lama mengkajinya dan sudah merampungkan kajian serta usulannya untuk implementasi program tersebut, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda program Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu terimplementasikan. Kontras dengan harapan rakyat miskin dan tidak mampu, Pemerintah justru memberikan jaminan sosial Ketenagakerjaan baru bagi pekerja penerima upah yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang iurannya disubsidi APBN sebesar 0.22 persen dari upah pekerja. Selain itu selama Pandemi Covid19, APBN pun memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja penerima upah sebanyak 3 kali. Program JKP dan BSU tidak diberikan untuk rakyat miskin dan tidak mampu. Rakyat miskin dan tidak mampu bukannya menolak kebijakan program JKP dan BSU yang dibayarkan APBN tetapi mereka berharap Pemerintah memperhatikan mereka juga dengan mendaftarkan dan membayangkan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi mereka. Semoga Presiden Jokowi membacakan Nota Keuangan APBN 2024 dengan menyebutkan implementasi program Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai bagian dari rincian belanja Pemerintah selama 2024 nanti. Masyarakat miskin dan tidak mampu masih menanti legacy Presiden Jokowi untuk program Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Topik:

Jokowi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Opini Sebelumnya

Hati-hati! Subsidi Kereta Cepat Bisa Melanggar Konstitusi dan Bisa Dimakzulkan?

Opini Selanjutnya

Refleksi HUT Kemerdekaan RI ke-78, GKKN-TGIA-21: Solusi Komprehensif Menuju Indonesia (Kembali) Menjadi Mercusuar Dunia

Opini Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB