Belum genap sepekan eskalasi konflik di Timur Tengah, dampaknya sudah terasa hingga ke ruang tunggu bandara di Indonesia.
Papan informasi keberangkatan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dipenuhi keterangan penundaan dan pembatalan untuk sejumlah rute menuju kawasan tersebut. Antrean penumpang mengular, petugas membuka meja layanan tambahan, dan di antara kerumunan itu terdapat jamaah umrah yang belum memperoleh kepastian waktu kepulangan karena jalur udara dinilai belum sepenuhnya aman.
Sejumlah maskapai internasional mengambil langkah cepat. Emirates, Qatar Airways, Saudia, hingga Garuda Indonesia menyesuaikan operasi mereka menyusul pembatasan ruang udara di beberapa titik strategis.
Dalam hitungan hari, ribuan penerbangan di berbagai belahan dunia dilaporkan batal. Yang terganggu bukan sekadar jadwal perjalanan, melainkan sirkulasi manusia dan arus ekonomi jasa yang selama ini menopang industri pariwisata global.
Bagi Indonesia, situasi ini menyentuh dua simpul sensitif sekaligus: perjalanan ibadah dan pariwisata internasional. Puluhan ribu jamaah yang berada di Arab Saudi menunggu kepastian jadwal pulang, sementara calon jamaah yang hendak berangkat diminta bersabar.
Pada saat yang sama, Bali sebagai destinasi global sangat bergantung pada konektivitas udara jarak jauh, terutama melalui hub Timur Tengah yang menjadi titik transit wisatawan Eropa. Ketika rute itu terganggu, waktu tempuh bertambah, harga tiket terdorong naik, dan keputusan perjalanan bisa berubah.
Risiko semakin kompleks apabila eskalasi berdampak pada jalur distribusi energi dunia seperti Selat Hormuz. Gangguan di kawasan tersebut hampir selalu diikuti lonjakan harga minyak. Kenaikan harga energi akan berimbas pada biaya avtur, tekanan terhadap rupiah, serta tarif penerbangan internasional.
Dalam beberapa minggu saja, dampaknya dapat menjalar ke tingkat hunian hotel, arus kunjungan wisatawan, hingga neraca devisa sektor pariwisata.
Krisis ini menegaskan satu hal: pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan stabilitas keamanan, ketersediaan energi, dan kelancaran konektivitas global.
Ketika konflik terjadi ribuan kilometer dari Nusantara, yang pertama terasa bukan dentuman senjata, melainkan notifikasi pembatalan penerbangan.
Dalam konteks inilah peran intelijen negara menjadi krusial. Selama ini kebijakan pariwisata cenderung berfokus pada promosi destinasi dan peningkatan kunjungan. Padahal di era disrupsi geopolitik, kemampuan membaca risiko global sama pentingnya dengan strategi pemasaran.
Lembaga seperti Badan Intelijen Negara perlu memperluas cakupan analisisnya hingga menyentuh sektor ekonomi strategis, termasuk pariwisata.
Yang dimaksud bukanlah pengawasan terhadap wisatawan, melainkan pembangunan sistem peringatan dini: memetakan potensi konflik yang dapat mengganggu jalur udara, menganalisis dinamika harga energi, memonitor perubahan kebijakan visa negara mitra, serta memproyeksikan dampak travel advisory terhadap destinasi utama. Tanpa kerangka intelijen yang terintegrasi, sektor pariwisata akan selalu bersifat reaktif—menangani dampak setelah krisis terjadi, bukan mengantisipasinya sejak dini.
Dalam disertasi saya tentang ketahanan pariwisata berbasis adaptasi dan keberlanjutan di Bali, ditegaskan bahwa ukuran ketahanan bukanlah absennya krisis, melainkan kapasitas untuk bertahan dan menyesuaikan diri saat krisis datang. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor, diversifikasi pasar, dan respons cepat menjadi kunci pemulihan.
Namun dinamika geopolitik mutakhir memperluas spektrum ancaman: konflik bersenjata, volatilitas energi, hingga gangguan ruang udara global kini menjadi variabel yang harus diperhitungkan.
Di sinilah letak kebaruan pendekatan tersebut—menghubungkan ketahanan pariwisata dengan sistem intelijen nasional.
Pariwisata tidak lagi dipandang semata sebagai penghasil devisa, melainkan sebagai bagian dari arsitektur ketahanan nasional. Ketika ribuan penerbangan dibatalkan dan jamaah tertahan, yang diuji bukan hanya maskapai atau pengelola bandara, tetapi kesiapan negara membaca tanda-tanda sebelum menjadi badai.
Hari ini, aktivitas di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai masih berjalan. Penerbangan domestik tetap mengudara dan koordinasi antarlembaga terus dilakukan. Secara operasional, sistem masih bertahan. Namun pada level yang lebih dalam—energi, konektivitas global, dan kepercayaan pasar—ketahanan struktural sedang menghadapi tekanan.
Pelajaran dari krisis ini sederhana tetapi mendasar: dalam dunia yang saling terhubung, gejolak jauh dapat menghentikan langkah warga di bandara sendiri. Ketahanan pariwisata tidak cukup dibangun dengan kampanye promosi, melainkan dengan kecermatan membaca risiko global. Negara dituntut hadir bukan hanya sebagai regulator, melainkan sebagai perancang sistem intelijen yang mampu mengantisipasi setiap gejolak sebelum berubah menjadi gangguan besar bagi ekonomi nasional.
